Berita

Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi (RJ) Yongki Jonacta Yani/Net

Politik

Melawan Presiden, Relawan Minta Pertamina Tidak Bentuk PIMD

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 18:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

PT Pertamina (Persero) disarankan untuk tidak mendirikan Pertamina Internasional Marketing and Distribution (PIMD). Jika tetap bersikeras mendirikan perusahaan yang berbasis di Singapura itu, berarti kebijakan tersebut melawan perintah Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi (RJ) Yongki Jonacta Yani mengatakan, selain dikhawatirkan sebagai reinkarnasi Petral, kehadiran PIMD dapat mengancam ketahanan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Seperti diketahui, Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral telah dibubarkan berdasarkan rekomendasi Tim Anti Mafia Migas karena menjadi sarangnya mafia migas yang hanya memburu rente.


Yongki mempertanyakan apa urgensi didirikannya PIMD. Padahal sangat tegas Presiden telah meminta kepada Pertamina untuk menyediakan cadangan BBM untuk dalam negeri selama 60 hari.

"Saat itu Dirut Pertamina Dwi Sucipto menyanggupinya hanya 30 hari cadangan BBM untuk dalam negeri. Pertanyaannya, sekarang ini berapa cadangan BBM untuk dalam negeri?" kata dia di Jakarta, Selasa (14/10).

Ditegaskan Yongki, dibubarkannya Petral agar Pertamina fokus dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika hal itu sudah dipenuhi, selanjutnya bisa berjualan ke luar negeri.

"Pemenuhan untuk dalam negeri saja belum sanggup dipenuhi, kok bisa-bisanya jualan ke luar negeri," imbuhnya.

Yongki pun menegaskan bahwa Pertamina adalah perusahaan milik negara, dalam hal ini Presiden sebagai kepala negara berhak memerintahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Ya itu tadi yang saya bilang, cadangan minyak untuk dalam negeri harus diperhatikan," tambahnya.

Selain itu, lanjut Yongki, Pertamina juga memiliki tanggung jawab moral sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, khususnya masyarakat di pedesaan. Dengan mendorong terealisasinya program Pom BBM Desa (Pomdes), maka kebutuhan masyarakat desa akan BBM akan lebih mudah terpenuhi.

"Dengan adanya Pomdes masyarakat di desa tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan BBM. Sekali lagi saya tegaskan, PIMD bukan prioritas, yang prioritas penuhi kebutuhan BBM di dalam negeri terlebih dahulu, Pomdes adalah salah satu solusi," tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya