Kebijakan pemerintah dalam mendamaikan konflik tidak selamanya memuaskan semua pihak. Setidaknya hal itu yang dialami Presiden Ukraina Zolodymyr Zelensky dalam mendamaikan Ukraina timur.
Dalam upaya mendamaikan wilayah negaranya itu, Zelensky memberi otonomi khusus (otsus) pada wilayah Donbass. Namun kebijakan ini seperti menjadi bumerang.
Pasalnya, pada Senin (14/10), sekitar 20 ribu orang, termasuk veteran perang negara itu turun ke jalan untuk memprotes keputusan tersebut.
Dilansir dari
Channel News Asia, aksi ini dilakukan karena pemberian otonomi khusus Donbass hanya akan membuat wilayah itu diambil alih oleh Rusia. Ini mengingat Donbass sendiri dikuasai oleh pemberontak pro Rusia selama konflik lima tahun terakhir.
"Kami ingin perdamaian, tapi kami ingin itu dilakukan secara berbeda. Kami juga tidak ingin anak-anak kami mati, tetapi kami ingin tanah kami tetap menjadi milik kami dan tidak ada musuh di tanah kami," ujar seorang pengunjuk rasa, Ludmyla Linnyk.
Menurut mayoritas warga Ukraina, keputusan Zelensky adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Namun, Zelensky yang baru menjabat pada April lalu berjanji dia tidak akan melintasi garis merah untuk menghentikan konflik di Ukraina timur yang telah menewaskan lebih dari 13 ribu orang tersebut.
Dalam konsensus yang diadakan pada bulan lalu, negosiator Ukraina, Rusia dan kelompok separatis menyepakati beberapa hal, di antaranya pemberian otonomi khusus pada Donbass dan penarikan pasukan Ukraina dari sana demi terciptanya gencatan senjata.
Untuk menindaklanjuti kesepakatan ini, Zelensky mengaku akan mengadakan pembicaraan empat arah dengan Rusia, Jerman, dan Perancis.
Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina Vadym Prystaiko, para pemimpin keempat negara akan bertemu di Paris pada pertengahan November, jika Ukraina dan pemberontak pro-Rusia dapat mempertahankan gencatan senjata.
