Berita

Joko Widodo/Net

Bisnis

Ini Kata Politisi Senayan Soal Tulisan Konsep Jokowinomic Natalius Pigai

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 08:51 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Tulisan Natalius Pigai tentang Jokowinomic untuk orang miskin terpinggirkan sedang menjadi pembicaraan khalayak. Tulisan tersebut bahkan memicu politisi Senayan hingga pengamat pun untuk angkat bicara.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Maulani salah satunya. Dia menilai bahwa tulisan tersebut menarik. Namun menurutnya, ide dan gagasan dalam tulisn tersebut tidak banyak yang mengetahui sehingga sulit diimplementasikan.

"Istilah nomic sepertinya sudah menjadi tren. Ada Habibienomic, SBYnomic, Jokowinomic. Istilah itu hanya menjelaskan soal skala prioritas, strategi kebijakan pembangunan ekonomi, Itu sesuai selera pemimpin," kata Viva Yoga dalam keterangannya kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/10).


"Pak Mubyarto memopulerkan Ekonomi Pancasila, kemudian dilanjutkan anak didiknya Revrisond Baswir. Tapi konsep pak Muby tidak dipakai oleh pemerintah. Hanya jadi wacana di kampus. Kebijakan ekonomi Pemerintah tidak teridentifikasi secara teoritis. Apakah itu liberalisme, kapitalisme, apakah itu kroniisme, jenggoisme, dan sebagainya," sambungnya.

Lebih lanjut dia menambahkan bawa appa yang bisa dia tafsirkan dari pemikiran Soekarno, Pancasila adalah sosialisme religius.

"Ideologi yang bersifat monoteistik, bukan paganisme, bukan ateisme, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, keadilan sosial," tuturnya.

"Harusnya fokus saja di Pancasila. Pembangunan ekonomi itu prioritas soal keadilan ekonomi dan sosial, sistem ekonomi yang adil, tidak individual-kapitalistik, tidak KKN, tapi yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang sosialistik-religius, Menghilangkan ketidakadilan struktur ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan menyebabkan kemiskinan struktural," sambung politisi Senayan ini.

Cara pandang yang berbeda di Sampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerinda Arif Poyuono. Menurutnya, konsep Jokowinomic hanya bisa jalan bisa ekonomi moneter tidak diliberalisasi.

"Bagaimana Jokowinomic berjalan kalau semua transaksi bisnis dilakukan melalui sistem perbankan asing bukan melalui perbankan Milik negara. Kita mesti belajar negara lain seperti China, Bahwa Membangun ekonomi nasional harus Punya Know How tentang  perubahan ekonomi dunia dalam 35 tahun mendatang," ujarnya.  

"Terutama terkait perkembangan tumbuhnya negara negara Industri baru dan terus berkembang ekonomi China. Dari mereka apa yang sangat mereka butuhkan dan industri berbasis apa yang bisa kita kembangkan dari yang Kita miliki sehingga ada keberpihakan itu baru namanya Jokowinomic untuk orang miskin terpinggirkan," ujar Poyuono dalam pesan singkatnya.

Sementara itu Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS)  menurut professional Shohibul Anshor Siregar menilai bahwa tulisan tersebut semestinya ditanggapi oleh professional yang membantu pemerintah dan akademisi untuk terus dikembangkan.

"Banyak orang tak konsepsional menyebut Jokowinomic. Apa iya? Jangankan Jokowi, Indonesia saja hingga kini tak memiliki disain makro ekonomi. Yang ada cuma merancang sikap manis di hadapan kapital dan negara pendikte," tuturnya.

"Make no mistake, Indonesia tidak akan seburuk ini jika dipandu oleh garis besar cita-cita bangsa," sambungnya.

Die mengingatkan kembali bahwa misi negara dalam konstitusi itu adalah melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa.

"Pada sejumlah pasal masih banyak aturan tentang pemenuhan hak warga negara yang wajib dijamin oleh negara," tambahnnya dalam unggahan di sosial media.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya