Berita

Kondisi Kashmir/Net

Dunia

Layanan Telepon Pulih, Warga: Pemerintah Cuma Ingin Kashmir Terlihat Normal

SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 18:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dua bulan setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan penarikan otonomi khusus Kashmir, layanan telepon seluler pascabayar akhirnya dipulihkan pada hari ini, Senin (14/10).

Dimuat Associated Press, pihak berwenang telah memasang iklan surat kabar untuk mengumumkan kembalinya jaringan telepon seluler di Kashmir. Meski demikian, 2 juta koneksi seluler prabayar dan layanan internet masih tetap dilarang.

Selain itu, iklan satu halaman di koran harian Greater Kashmir pada Jumat (11/10) juga mendesak agar warga kembali membuka toko dan anak-anak kembali bersekolah.


Pekan lalu, pihak berwenang juga membebaskan tiga politisi Kashmir yang ditahan di rumah dan ditahan di penjara.

Merespons hal ini warga tampak lega namun masih tetap geram dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Apapun yang dilakukan India di Kashmir, itu didorong untuk mengonsolidasikan posisinya. Mereka menghentikan telepon dan layanan internet untuk menghentikan kami dari protes. Sekarang mereka memulihkan layanan ini untuk melayani wisatawan dan agar Kashmir terlihat normal," ujar seorang guru, Ali Mohammad.

Senada dengan Ali, pendapat sarkas juga disampaikan oleh seorang mahasiswa di Kashmir.

“Terima kasih, India. Anda akhirnya memutuskan untuk mengembalikan sebagian hak digital kami," ujar seorang mahasiswa, Sameer Ahmad.

"Kapan anda akan mengembalikan hak politik kami?” sambungnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya