Berita

Kondisi Kashmir/Net

Dunia

Layanan Telepon Pulih, Warga: Pemerintah Cuma Ingin Kashmir Terlihat Normal

SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 18:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dua bulan setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan penarikan otonomi khusus Kashmir, layanan telepon seluler pascabayar akhirnya dipulihkan pada hari ini, Senin (14/10).

Dimuat Associated Press, pihak berwenang telah memasang iklan surat kabar untuk mengumumkan kembalinya jaringan telepon seluler di Kashmir. Meski demikian, 2 juta koneksi seluler prabayar dan layanan internet masih tetap dilarang.

Selain itu, iklan satu halaman di koran harian Greater Kashmir pada Jumat (11/10) juga mendesak agar warga kembali membuka toko dan anak-anak kembali bersekolah.


Pekan lalu, pihak berwenang juga membebaskan tiga politisi Kashmir yang ditahan di rumah dan ditahan di penjara.

Merespons hal ini warga tampak lega namun masih tetap geram dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Apapun yang dilakukan India di Kashmir, itu didorong untuk mengonsolidasikan posisinya. Mereka menghentikan telepon dan layanan internet untuk menghentikan kami dari protes. Sekarang mereka memulihkan layanan ini untuk melayani wisatawan dan agar Kashmir terlihat normal," ujar seorang guru, Ali Mohammad.

Senada dengan Ali, pendapat sarkas juga disampaikan oleh seorang mahasiswa di Kashmir.

“Terima kasih, India. Anda akhirnya memutuskan untuk mengembalikan sebagian hak digital kami," ujar seorang mahasiswa, Sameer Ahmad.

"Kapan anda akan mengembalikan hak politik kami?” sambungnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya