Berita

Kondisi Kashmir/Net

Dunia

Layanan Telepon Pulih, Warga: Pemerintah Cuma Ingin Kashmir Terlihat Normal

SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 18:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dua bulan setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan penarikan otonomi khusus Kashmir, layanan telepon seluler pascabayar akhirnya dipulihkan pada hari ini, Senin (14/10).

Dimuat Associated Press, pihak berwenang telah memasang iklan surat kabar untuk mengumumkan kembalinya jaringan telepon seluler di Kashmir. Meski demikian, 2 juta koneksi seluler prabayar dan layanan internet masih tetap dilarang.

Selain itu, iklan satu halaman di koran harian Greater Kashmir pada Jumat (11/10) juga mendesak agar warga kembali membuka toko dan anak-anak kembali bersekolah.


Pekan lalu, pihak berwenang juga membebaskan tiga politisi Kashmir yang ditahan di rumah dan ditahan di penjara.

Merespons hal ini warga tampak lega namun masih tetap geram dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Apapun yang dilakukan India di Kashmir, itu didorong untuk mengonsolidasikan posisinya. Mereka menghentikan telepon dan layanan internet untuk menghentikan kami dari protes. Sekarang mereka memulihkan layanan ini untuk melayani wisatawan dan agar Kashmir terlihat normal," ujar seorang guru, Ali Mohammad.

Senada dengan Ali, pendapat sarkas juga disampaikan oleh seorang mahasiswa di Kashmir.

“Terima kasih, India. Anda akhirnya memutuskan untuk mengembalikan sebagian hak digital kami," ujar seorang mahasiswa, Sameer Ahmad.

"Kapan anda akan mengembalikan hak politik kami?” sambungnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya