Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net
Dinamika politik dalam negeri juga menjadi sorotan dunia internasional. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi perbincangan hangat media asing.
Seperti Sydney Morning Herald yang pada Senin (14/10) mempublikasikan sebuah artikel opini dari seorang koresponden Asia Pasifik, James Massola dengan judul “Jokowi pursues majority rule, not democracy, in Indonesiaâ€.
Dalam atikel tersebut, Massola mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami defisit demokrasi. Hal tersebut dikarenakan isyarat bersatu yang semakin kuat ditunjukan oleh Jokowi, Prabowo, dan SBY yang baru-baru ini bertemu di kesempatan yang berbeda.
Jokowi bertemu dengan SBY pada Kamis lalu (10/10), sedangkan dengan Prabowo pada Jumat (11/10). Baik SBY maupun Prabowo dikabarkan berusaha untuk mendapatkan kursi di kabinet terbaru Jokowi.
Massola kemudian membandingkan politik domestik Indonesia dengan Australia. Menurutnya, Perdana Menteri Scott Morrison tidak akan melakukan penggabungan dengan para oposisinya, Richard Di Natale dan Bill Shorten karena akan mengorbankan
checks and balances dalam pemerintahan.
Sementara itu, Morrison yang dijadwalkan akan terbang ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan Jokowi pada Minggu (20/10) yang akan datang diharapkan mempertimbangkan kembali perihal kondisi kesehatan demokrasi Indonesia yang Massola anggap sudah "genting".
Di akhir artikel tersebut, Massola kemudian mempertanyakan demokrasi yang dipegang oleh Jokowi.
"Apakah Joko(wi) ingin Indonesia menjadi negara barat atau demokrasi gaya barat dengan memenangkan 50,1 persen suara sudah mencukupi? Atau apakah dia (Jokowi) ingin terus mengejar jalur mayoritarianisme tanpa oposisi yang efektif di parlemen untuk memberikan
checks and balances?†tanya Massola.
