Berita

Donald Trump siap beri sanksi berat kepada Turki/Net

Dunia

Tak Ingin Dianggap Beri Lampu Hijau, Trump Siapkan Sanksi Ekonomi Berat Untuk Turki

SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 10:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan seluruh pemerintahannya sedang mempertimbangkan pemberlakuan sanksi ekonomi kepada Turki. Ini menjadi buntut dari agresi Turki yang melakukan operasi militer ke Suriah utara sejak awal pekan lalu.

"Berurusan dengan @LindseyGrahamSC dan banyak anggota Kongres, termasuk Demokrat, tentang memberlakukan sanksi yang kuat di Turki. Perbendaharaan sudah siap, undang-undang tambahan mungkin dicari. Ada konsensus besar tentang ini. Turki telah diminta agar hal itu tidak dilakukan," tulis Trump dalam akun Twitter-nya, Minggu (13/10).

Sebelum itu, Jumat (11/10), Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan Trump telah menyetujui sanksi baru yang lebih berat untuk Turki. Bahkan seorang pejabat AS yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyebut sanksi sedang dipersiapkan di semua tingkat pemerintah untuk segera diluncurkan.


Dikabarkan Reuters, pemberian sanksi ini dinilai sebagai upaya menampik tudingan bahwa Trump memberi lampu hijau terhadap Turki untuk menyerang pasukan Kurdi, YPG. Apalagi, kritik terhadap Trump juga semakin pedas ketika ia mulai menarik pasukan AS di Suriah utara.

Trump berdalih bahwa keputusan itu dibuat bukan sebagai lampu hijau, melainkan untuk memenuhi misinya mengeluarkan AS dari "perang tanpa akhir" selama delapan tahun terakhir di Suriah.

Selain AS, sebelumnya negara-negara Eropa seperti Swedia, Prancis, hingga Finlandia telah memberlakukan larangan penjualan senjata ke Turki sebagai bentuk penentangan terhadap  Operation Peace Spring yang dilakukannya terhadap Suriah.

Sejak pekan lalu, Turki melakukan serangan tanpa henti yang menargetkan militan Kurdi, YPG yang menjadi komponen utama Pasukan Demokrat Suriah (SDF). SDF sendiri diketahui telah menjadi sekutu lama AS untuk menghancurkan ISIS. Berbeda dengan Turki yang menganggap SDF sebagai teroris.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya