Berita

Donald Trump siap beri sanksi berat kepada Turki/Net

Dunia

Tak Ingin Dianggap Beri Lampu Hijau, Trump Siapkan Sanksi Ekonomi Berat Untuk Turki

SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 10:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan seluruh pemerintahannya sedang mempertimbangkan pemberlakuan sanksi ekonomi kepada Turki. Ini menjadi buntut dari agresi Turki yang melakukan operasi militer ke Suriah utara sejak awal pekan lalu.

"Berurusan dengan @LindseyGrahamSC dan banyak anggota Kongres, termasuk Demokrat, tentang memberlakukan sanksi yang kuat di Turki. Perbendaharaan sudah siap, undang-undang tambahan mungkin dicari. Ada konsensus besar tentang ini. Turki telah diminta agar hal itu tidak dilakukan," tulis Trump dalam akun Twitter-nya, Minggu (13/10).

Sebelum itu, Jumat (11/10), Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan Trump telah menyetujui sanksi baru yang lebih berat untuk Turki. Bahkan seorang pejabat AS yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyebut sanksi sedang dipersiapkan di semua tingkat pemerintah untuk segera diluncurkan.


Dikabarkan Reuters, pemberian sanksi ini dinilai sebagai upaya menampik tudingan bahwa Trump memberi lampu hijau terhadap Turki untuk menyerang pasukan Kurdi, YPG. Apalagi, kritik terhadap Trump juga semakin pedas ketika ia mulai menarik pasukan AS di Suriah utara.

Trump berdalih bahwa keputusan itu dibuat bukan sebagai lampu hijau, melainkan untuk memenuhi misinya mengeluarkan AS dari "perang tanpa akhir" selama delapan tahun terakhir di Suriah.

Selain AS, sebelumnya negara-negara Eropa seperti Swedia, Prancis, hingga Finlandia telah memberlakukan larangan penjualan senjata ke Turki sebagai bentuk penentangan terhadap  Operation Peace Spring yang dilakukannya terhadap Suriah.

Sejak pekan lalu, Turki melakukan serangan tanpa henti yang menargetkan militan Kurdi, YPG yang menjadi komponen utama Pasukan Demokrat Suriah (SDF). SDF sendiri diketahui telah menjadi sekutu lama AS untuk menghancurkan ISIS. Berbeda dengan Turki yang menganggap SDF sebagai teroris.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya