Berita

Prabowo bertemu Surya Paloh, Minggu (13/10) malam/Net

Politik

Prabowo Bertemu Surya Paloh, Pengamat: Gerindra 90 Persen Gabung Pemerintah

SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 09:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertemuan Ketua Umum Gerindra dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Minggu (13/10) dinilai sebagai sinyal Gerindra meminta persetujuan dari partai pendukung Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019 lalu. Sebab, Gerindra banyak mengalami resistensi dari partai-partai koalisi Jokowi termasuk Nasdem.

Begitu kata Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (14/10).

"Tidak lain dan tidak bukan. Road Show-nya Prabowo ke ketum-ketum partai koalisi Jokowi adalah sebagai bagian dari strategi dan komunikasi politik Prabowo agar Gerindra diterima oleh partai-partai koalisi Jokowi," jelas Ujang.


Nah, mengingat Nasdem jadi pihak yang paling menunjukkan ketidaksukaannya jika Gerindra masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf, maka Prabowo pun langsung membangun komunikasi politik ke Surya Paloh.

"Nasdem dkk menganggap Gerindra tidak berdarah-darah dan tidak berkeringat dalam memenangkan Jokowi di Pilpres 2019," kata Ujang."Untuk itu Prabowo melakukan pendekatan politik agar bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi berjalan lancar, genah, dan merenah."

Selain itu, Gerindra sudah dipastikan hampir 100 persen akan bergabung dengan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Maruf. Bukan tanpa sebab, menurut Ujang, antara Jokowi dan Gerindra sama-sama diuntungkan.

"Hampir 99,9 persen (Gerindra masuk pemerintahan). Keuntungan Gerindra mendapatkan kursi kabinet di pemerintahan Jokowi, akan menjadi kekuatan baru di koalisi Jokowi karena Gerindra partai pemenang kedua dengan suara nasional tertinggi kedua," kata Ujang.

"Keuntungan Jokowi. Menambah kekuatan untuk mem-back up kekuasaan dan pemerintahannya. Juga untuk menaklukkan para oposisi," tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya