Salah satu calon menteri yang disebut-sebut masuk dalam kabinet kedua Presiden Jokowi adalah pengusaha Erick Thohir. Mantan Ketua Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Maruf itu kabarnya bakal mengisi pos Menteri BUMN.
Kabar ini bertentangan dengan pengakuan Erick tempo hari. Sebelumnya dia pernah mengungkapkan tidak akan tertarik masuk kabinet.
Dan bila kabar ini benar, maka patut disayangkan. Pasalnya, bisnis Erick dan juga kakaknya Garibaldi Thohir, banyak bersinggungan dengan BUMN.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan ini cukup riskan, karena berpotensi akan terjadi
conflict of interest. Sebaiknya, Jokowi memilih calon Menteri BUMN yang bebas dari konflik kepentingan.
Menurut Ujang, biasanya Kementerian BUMN diisi oleh orangnya Presiden atau oleh kader partai pemenang. Namun jika Erick yang akan diplot menjadi Menteri BUMN, itu adalah hak prerogatif Presiden.
"Tapi intinya, karena khawatirkan menimbulkan conflict of interest, jadi akan sangat bahaya jika Erick Thohir jadi Menteri BUMN," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Ujang mengusulkan, jika Jokowi tetap ingin memasukkan Erick di kabinet, janganlah di Kementerian BUMN. Dia lebih cocok di pos kementerian lain misalnya jadi Menpora.
"Berikan jabatan Menteri BUMN ke kalangan profesional yang bersih. Ini kan di BUMN banyak masalah, banyak kerugian, satu persatu BUMN akan terbuka borok dan kebangkrutannya. Jadi perlu menteri yang berintegritas dari kalangan profesional untuk memperbaiki BUMN-BUMN yang sekarat," tutupnya.
Pandangan Ujang tidak jauh berbeda dengan Direktur Eksekutif Poin Indonesia, Karel Haris Susetyo. Karel menyarankan, untuk posisi Menteri BUMN, seharusnya Presiden mempertimbangkan sosok yang tepat.
Kata dia, yang pegang posisi Menteri BUMN haruslah sosok yang seminimal mungkin memiliki benturan kepentingan antara dirinya, keluarga dan usahanya dengan kepentingan kementerian tersebut.
"Dan seharusnya Menteri BUMN bukanlah anggota, kader atau terafiliasi dengan parpol tertentu. Karena ini rentan menjadikan BUMN sebagai sapi perah mereka," pungkas Karel seperti keterangan yang diterima redaksi.
