Jika Gabung Koalisi Jokowi, Gerindra Diminta Tidak Tersandera Kepentingan Partai Lain

Direktur Bidang Data Dan Analisis Lembaga Kajian Advokasi Lintas Masyarakat (Lekas) Usman Al Khair, mengatakan bahwa sikap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) koalisi atau oposisi tidak boleh tersandera oleh kepentingan dan kebesaran partai Lain.

"Kebesaran Gerindra ditentukan oleh pimpinannya. Tidak boleh terjebak pada kepentingan oposisi dan koalisi, Gerindra jangan mau ditarik oleh kepentingan partai lain, mendorong Gerindra oposisi tapi ujungnya mereka duluan gabung," kata Usman Al-Khair, Minggu malam (13/10).

Pemilihan ketua Majelis Permusyawaratan Rakya (MPR) sebagai contoh pil pahit yang harus diterima dengan tidak mendapatkan kursi ketua MPR.

"Sederhana saja, kita bisa melihat pemilihan kursi Ketua MPR siapa partai yang mendukungnya sementara yang memintanya oposisi partai-partai apa," terangnya.

Perjuangan Gerindra dalam meraih suara kedua dari PDIP adalah karena konsistensinya melakukan pembelaan kepada kepentingan rakyat.

"Jadi selama ini perjuangan Gerindra tidak berubah, misalkan dia masuk ke koalisi pemerintah maka perjuangannya tetap harus sama, jangan cabut subsidi listrik, BBM, BPJS dan lainnya," terang Usman yang juga Mantan Ketua IMM Bone ini.

Dia meyakini apabila bergabung ke koalisi Jokowi, Gerindra akan tetap di jalan perjuangan rakyat, mengingat Prabowo adalah borang yang konsisten dalam bersikap.

"Sikap Prabowo selama ini tidak pernah berubah baik dalam cita-cita dan perjuangannya," ujarnya.