Sinyal Partai Gerindra bergabung ke barisan koalisi pemerintah semakin kuat. Terlebih pada malam ini, Minggu (13/10), Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Jalan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
Menanggapi hal itu, pengamat politik Ujang Komarudin mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu dominan bisa menghidupkan kembali masa-masa kediktatoran seperti saat Orde Baru. Sebab, penguasa tidak diimbangi dengan kekuatan oposisi sebagai penyeimbang.
Pemerintah memang butuh pemerintahan yang kuat, tapi di satu sisi juga butuh oposisi yang kuat dan tangguh agar tercipta keseimbangan,
"Jika Gerindra masuk, artinya pemerintah akan dominan dan menjadi kekuatan mayoritas, karena tidak ada kontrol. Ini berbahaya karena oposisi menjadi lemah. Mohon maaf, ini seperti yang terjadi pada orde baru," ujarnya kepada wartawan, Minggu (13/10).
Menurutnya, motif partai di luar pemerintah bergabung tidak lepas dari pertempuran tahun 2024 mendatang. Kehadiran mereka di barisan pemerintah setidaknya bisa menambah logistik bagi partai untuk bekal pemilu.
"Misalnya mendapat menteri, pasti untuk cari logistik (2024), maka semua rebutan," imbuhnya.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga mengingatkan kepada partai yang tidak ikut bertarung di pilpres bersama Joko Widodo-Maruf Amin agar tidak menjadi musuh dalam selimut saat bergabung.
“Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ace kepada wartawan, Minggu (13/10).
Sementara menanggapi kehadiran Gerindra dalam koalisi, Ace menilai pemberian dukungan kepada pemerintah merupakan hal yang positif. Namun begitu, dia tidak ingin dukungan diberikan karena berharap jatah menteri.
"Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet," katanya.
