Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Atas Nama Kaum Pekerja, FSP BUMN Bersatu Usung Arief Poyuono Masuk Kabinet Jokowi

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 | 16:37 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang, dukungan kepada para calon menteri terus disuarakan.

Salah satunya surat terbuka dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Negara.

Dalam surat itu, kedua federasi dengan tegas menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono untuk membantu Jokowi di Kabinet Kerja Jilid II.


“Kepada Presiden Joko Widodo, pemegang hak preogratif untuk menyusun kabinet pemerintahannya. Dengan ini kami mengajukan dan mengusulkan Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono, yang mewakili kaum pekerja di Indonesia,” tegas Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Ferdinand Situmorang dalam surat terbuka tersebut, Minggu (13/10).

Ferdinand menegaskan bahwa dukungan yang diberikan ke Arief Poyuono untuk mewakili kaum pekerja, bukan untuk mewakili Partai Gerindra yang kini menjadi perahunya. Pihaknya ingin, Arief diberikan tanggung untuk membantu Jokowi mengatasi masalah yang dialami para pekerja.  

“Kami juga mengamanatkan kepada Arief Poyuono, jika dipilih untuk membantu pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin agar selalu berjuang untuk para pekerja di Indonesia nantinya,” tegas Ferdinand.

Salah satu yang harus diselesaikan Arief saat di kabinet mendatang adalah melakukan revisi UU ketenagakerjaan. Waketum Partai Gerindra itu harus bisa mengubah UU tersebut, sehingga bisa memberikan jaminan kesejahteraan dan keberlangsungan kerja para pekerja Indonesia.

“Termasuk bisa memberikan jaminan bagi kemajuan sektor usaha di Indonesia,” pungkasnya sembari memastikan surat terbuka sudah melalui rapat internal dan disetujui semua anggota di seluruh Indonesia.  

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya