Berita

Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Net

Politik

Prabowo Merapat Ke Jokowi, Pengamat: Kartelisasi Politik

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 | 11:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gabungnya Prabowo Dengan Jokowi Akhiri Ketegangan Politik

RMOL.
Bergabungnya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Joko Widodo akan mengakhiri ketegangan politik akibat persaingan Pilpres dan membentuk pemerintahan inklusif yang lebih efektif.

Demikian disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/10).


"Persaingan politik disertai justifikasi ideologis yang sengit memang biasanya terjadi saat memperebutkan suara pemilih. Hal itu terlihat jelas saat Pileg maupun Pilpres antara pendukung Jokowi dan Prabowo," ungkap Ade.

Namun, persaingan itu bisa juga mereda menjadi politik saling akomodasi yang didorong oleh perburuan kekuasaan (power seeking) dalam formasi pemerintahan setelah Pileg atau Pilpres usai.

Faktor yang menghambat konsensus politik ditanggalkan, termasuk justifikasi ideologis yang sebelumnya dipropagandakan pada pemilih.

"Fenomena inilah yang sering disebut kartelisasi politik dan relevan menjelaskan perubahan pola relasi antara kubu yang sebelumnya bersaing," katanya.

Kartelisasi politik di satu sisi dapat mendorong munculnya konsensus politik sebagai fondasi stabilitas sosial politik. Namun, di sisi lain dapat menghasilkan oligarki politik dalam pemerintahan yang berpotensi sangat elitis dan senjang dari aspirasi rakyat.

"Oleh karena itu, rakyat harus tetap kritis terhadap perilaku elit dan kekuasaan sehingga kepentingannya dapat menjadi arus utama dalam agenda strategis pemerintahan berikutnya," pungkas Ade.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026

Rabu, 30 September 2026 | 10:27

Komisi IX DPR Dorong Pekerja Platform Digital Masuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Rabu, 30 September 2026 | 10:18

Rupiah Menguat, Intip Proyeksinya Hari Ini

Rabu, 30 September 2026 | 10:07

Prabowo Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Pendidikan dan Teknologi

Rabu, 30 September 2026 | 10:04

Trump Ganti Istilah AI jadi Super Intelligence

Rabu, 30 September 2026 | 09:50

Dugaan Suap Bela Parahiyangan Investindo Mirip Perkara Summarecon

Rabu, 30 September 2026 | 09:39

Jokowi Sengaja Tunjukkan KTA PSI di Kandang Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 09:36

Jokowi Menyadari Dirinya dan Gibran Sedang Diserang

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Indonesia Usulkan Mekanisme Koordinasi Lintas Negara Berantas Penipuan Daring

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

IHSG Pagi Ini Dibuka Hijau

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Selengkapnya