Dua partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional tegas memutuskan untuk berada di luar pemerintah. Hal itu menyusul potensi bergabungnya Gerindra dan Demokrat pasca para ketua umumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Khusus untuk PAN, parpol pimpinan Zulkifli Hasan ini lebih menyukai disebut penyeimbang dibanding oposisi. Setidaknya begitu yang diungkapkan Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay.
"Istilah oposisi itu tidak dikenal dalam sistem politik kita. Karena itu, kami cukup menyebutnya menjadi kekuatan penyeimbang," kata Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/10).
Untuk saat ini, baru dua parpol tersebut secara gamblang memberi sikap di luar kekuasaan. Namun, hal itu seakan mendapat suntikan dukungan dari warganet.
Hari ini, gerakan #kamioposisi masif digaungkan di sosial media. Bahkan tagar ini sempat menempati
trending topic kedua di twitter pada Sabtu sore. Meski tak dipungkiri salah satu penggagas gerakan tersebut adalah Mardani Ali Sera yang tak lain politisi PKS.
Terlepas dari itu, Saleh menyambut baik jika masyarakat berada di barisannya menjadi pengkritik pemerintah dalam periode 2019-2024 mendatang.
"Jika masyarakat ingin ikut bersama, tentu dengan tangan terbuka dan dengan senang hati kami menerima," lanjutnya.
Soal kesamaan sikap dengan PKS, Saleh mengaku tak ada komunikasi sebelumnya. Sikap PAN sebagai penyeimbang pun ditegaskan tak ada hubungan dengan parpol lain.
"Ini hanya sikap PAN saja. Partai lain silakan ambil sikap sendiri. Masing-masing partai berhak menentukan langkahnya sendiri-sendiri," demikian Saleh.
Melalui Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, PKS juga menegaskan akan memilih sikap oposisi di pemerintahan Jokowi-Maruf mendatang.
"Insya Allah PKS tetap komitmen berada di luar pemerintahan," tutur Jazuli.
