Tangkal Terorisme, Pengamat: Harus Ada Screening Ideologi Di Rekrutmen Kepala Daerah

Partai politik harus memperketat rekrutmen kader yang ingin maju sebagai calon kepala daerah.

Hal ini diungkapkan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens terkait insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto. Menurutnya, pengetatan rekrutmen diperlukan agar kepala daerah tidak terpapar radikalisme.

"Partai harus lebih serius untuk melawan terorisme. Bagaimana caranya? Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan," kata Boni kepada wartawan, Sabtu (12/10).

Boni menambahkan, setidaknya PDI Perjuangan, PKB dan Golkar menjadi tolok ukur yang konsisten dan tegas melawan terorisme.

Ia mencontohkan bagaimana di jaman pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyonono (SBY), melalui kritisi fakta bahwa banyak kader radikal yang dibiarkan masuk Pemda, DPRD, BUMN, birokrasi, dan lembaga negara lainnya.

"Apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari keteledoran di masa lalu," sesalnya.

Meski begitu, Boni juga menyarankan BIN, Polri dan TNI lebih masif melakukan pemetaan yang komprehensif untuk menangkal kelompok teroris.

"Yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku teror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut," pungkasnya.