Saleh Daulay: PAN Tetap Di Luar Pemerintah, Biar Rakyat Yang Menilai

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memicu kemungkinan Gerindra dan Demokrat masuk ke dalam koalisi pemerintah.

Merespons hal itu, Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay mengaku tak masalah jika dua parpol tersebut masuk ke lingkaran Istana. Menurutnya, hal itu menjadi hak masing-masing partai politik.

"Andaikata Gerindra dan Demokrat pada akhirnya bergabung bersama pemerintah, itu adalah hak mereka. Kita tidak bisa mendikte atau memberikan penilaian," kata Saleh Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/10).

Kebebasan parpol untuk memilih jalan politiknya makin bebas mengingat koalisi partai pengusung Prabowo di Pilpres 2019 sudah bubar. Koalisi pendukung Prabowo, kata Saleh, sudah sepakat untuk memilih dan mengambil jalannya masing-masing.

Soal kemungkinan Gerindra bergabung, jelasnya, ia menyerahkan kepada publik untuk menilainya.

"Yang berhak menilai masyarakat, mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata," tekannya.

Disinggung soal sikap partai, ia menyebut PAN akan berada di luar pemerintah.

"Itu bukan berarti PAN akan menjadi oposisi yang selalu bersebelahan dengan pemerintah. Jika program pemerintah sesuai aspirasi rakyat, PAN akan mendukung," tegasnya.

“Tidak perlu pakai istilah oposisi. Kita lebih baik menjadi kekuatan penyeimbang. Itu sangat penting di dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini," demikian Saleh Daulay.