Berita

Prabowo-Jokowi/Net

Publika

Prabowo Yang Semakin Jauh

SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 13:43 WIB

MEMBANTU pemerintah ditafsirkan pragmatis yakni menjadi bagian dari pemerintah. Walau sekedar jabatan periperi. Itulah pandangan Calon Presiden "gagah" pesaing Jokowi yang bernama Prabowo. Menjadi penyeimbang atau "oposisi" dianggap bukan membantu.

Mestinya Prabowo Subianto paham bahwa tolong-menolong itu dalam kebaikan bukan kebobrokan atau kezaliman. Ketika mahasiswa dan pelajar berjuang keras hingga nyawa di antaranya melayang, Prabowo bungkam dan sibuk dengan "posisi diri" dan "partainya sendiri". Tak ada pembelaan pada patriot muda bangsa ini.

Tak ada jagoan rakyat lagi. Pilpres selesai dan bendera putih demokrasi dikibarkan oleh sang tokoh. Pertemuan Lebak Bulus dan di Istana berjalan mulus.


Sebentar lagi rakyat yang mendambakan perubahan akan semakin kecewa dan melambaikan tangan pada sang "maestro" yang mati prematur. Batu nisan sudah dipesan. Gambaran Koran Tempo dimana Jokowi dan Prabowo sedang membagi kue semakin nyata saja. Urusan "ghanimah" memang melarutkan. Harga diri dikorbankan demi mengais patahan kursi. Nyaman juga bisa berselfie.

Porsi mulia sebagai "oposisi" dinafikan bahkan dianggap sebagai tempat "sampah" bagi perjuangan yang sia-sia. Demokrasi kompetitif dikubur dengan pembagian kue kekuasaan.

Tidak mudah berjuang dengan ideologi di negeri rangkulan kekuasaan berbagi. Sindiran bahwa institusi kenegaraan tempat para kader menjadi pencuri perlu direnungkan. Executhieves, legislathieves, dan Judicathieves. Trias Corrupica, katanya. Yang penting partainya menjadi gendut. Punya Menteri berarti punya "celengan" semakin banyak menteri semakin "berisi" celengan itu.

Waktu Pemilu suara rakyat diminta dengan segala cara. Setelah dapat maka kepentingan dan perasaan rakyat ditinggalkan. Sibuk dengan "self aggrandizing" memperbesar porsi dan kepentingan sendiri. Mungkin ada niat baik bermissi mengubah dari dalam. Namun secara empirik faktanya di dalamlah ia berubah.

Kabinet kita adalah presidensial, karenanya Presiden menentukan. Jika hampir semua partai menjadi partai koalisi pemerintah, maka sebagai infrastruktur politik maka jembatan aspirasi rakyat telah ambruk.

Memalukan partai utama pendukung Presiden yang kalah mencoba mengais "patahan kursi" dari pemenang. Janganlah bicara kemandirian politik, ekonomi, atau budaya jika memang faktanya rapuh dan mudah terkooptasi.

Kini rakyat terpaksa berkreasi mencari jalan perjuangannya sendiri. Tanpa berharap pada pemimpin yang sibuk dalam otak-atik kursi.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya