Berita

Prabowo-Jokowi/Net

Publika

Prabowo Yang Semakin Jauh

SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 13:43 WIB

MEMBANTU pemerintah ditafsirkan pragmatis yakni menjadi bagian dari pemerintah. Walau sekedar jabatan periperi. Itulah pandangan Calon Presiden "gagah" pesaing Jokowi yang bernama Prabowo. Menjadi penyeimbang atau "oposisi" dianggap bukan membantu.

Mestinya Prabowo Subianto paham bahwa tolong-menolong itu dalam kebaikan bukan kebobrokan atau kezaliman. Ketika mahasiswa dan pelajar berjuang keras hingga nyawa di antaranya melayang, Prabowo bungkam dan sibuk dengan "posisi diri" dan "partainya sendiri". Tak ada pembelaan pada patriot muda bangsa ini.

Tak ada jagoan rakyat lagi. Pilpres selesai dan bendera putih demokrasi dikibarkan oleh sang tokoh. Pertemuan Lebak Bulus dan di Istana berjalan mulus.


Sebentar lagi rakyat yang mendambakan perubahan akan semakin kecewa dan melambaikan tangan pada sang "maestro" yang mati prematur. Batu nisan sudah dipesan. Gambaran Koran Tempo dimana Jokowi dan Prabowo sedang membagi kue semakin nyata saja. Urusan "ghanimah" memang melarutkan. Harga diri dikorbankan demi mengais patahan kursi. Nyaman juga bisa berselfie.

Porsi mulia sebagai "oposisi" dinafikan bahkan dianggap sebagai tempat "sampah" bagi perjuangan yang sia-sia. Demokrasi kompetitif dikubur dengan pembagian kue kekuasaan.

Tidak mudah berjuang dengan ideologi di negeri rangkulan kekuasaan berbagi. Sindiran bahwa institusi kenegaraan tempat para kader menjadi pencuri perlu direnungkan. Executhieves, legislathieves, dan Judicathieves. Trias Corrupica, katanya. Yang penting partainya menjadi gendut. Punya Menteri berarti punya "celengan" semakin banyak menteri semakin "berisi" celengan itu.

Waktu Pemilu suara rakyat diminta dengan segala cara. Setelah dapat maka kepentingan dan perasaan rakyat ditinggalkan. Sibuk dengan "self aggrandizing" memperbesar porsi dan kepentingan sendiri. Mungkin ada niat baik bermissi mengubah dari dalam. Namun secara empirik faktanya di dalamlah ia berubah.

Kabinet kita adalah presidensial, karenanya Presiden menentukan. Jika hampir semua partai menjadi partai koalisi pemerintah, maka sebagai infrastruktur politik maka jembatan aspirasi rakyat telah ambruk.

Memalukan partai utama pendukung Presiden yang kalah mencoba mengais "patahan kursi" dari pemenang. Janganlah bicara kemandirian politik, ekonomi, atau budaya jika memang faktanya rapuh dan mudah terkooptasi.

Kini rakyat terpaksa berkreasi mencari jalan perjuangannya sendiri. Tanpa berharap pada pemimpin yang sibuk dalam otak-atik kursi.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

Paling Rumit kalau Ijazah Palsu Dipaksakan Asli

Jumat, 27 Februari 2026 | 02:00

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

In Memorian Try Sutrisno: Pemikiran dan Dedikasi

Senin, 02 Maret 2026 | 18:14

Cek Jadwal One Way, Ganjil-Genap, dan Contra Flow Mudik Lebaran 2026

Senin, 02 Maret 2026 | 18:12

Lebaran di Ambang Kelangkaan BBM

Senin, 02 Maret 2026 | 18:04

Konflik Iran-Israel Bisa Bikin Harga BBM Naik

Senin, 02 Maret 2026 | 18:00

Benahi Tol Sumatera Jelang Mudik 2026

Senin, 02 Maret 2026 | 17:46

Budi Karya Sumadi Tiga Kali Mangkir Dipanggil KPK

Senin, 02 Maret 2026 | 17:28

Ayatollah Alireza Arafi dan Masa Depan Republik Islam Iran

Senin, 02 Maret 2026 | 17:13

Waka MPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Gejolak Selat Hormuz pada APBN

Senin, 02 Maret 2026 | 17:08

Adkasi Minta Evaluasi Kebijakan Transfer Keuangan Daerah

Senin, 02 Maret 2026 | 17:08

5 Destinasi Terbaik untuk Merayakan Cap Go Meh 2026 di Indonesia

Senin, 02 Maret 2026 | 16:59

Selengkapnya