Berita

Unjuk rasa Hong Kong/Net

Dunia

Jual Alat Anti Huru-Hara Ke Hong Kong, Perusahaan AS Langsung Disurati Senator

SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 13:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sejumlah Senator Amerika Serikat telah menentang praktik jual beli peralatan anti huru-hara ke Hong Kong yang dilakukan oleh perusahaan swasta asal AS, NonLethal Technologies.

Dilansir Channel News Asia, Senator AS Rick Scott dari Partai Republikan menulis surat kepada pemilik NonLeathal Technologies, Kamis (10/10). Isi surat tersebut Scott bagikan di akun Twitter pribadinya.

Dalam suratnya, Scott mengatakan penjualan peralatan anti huru-hara ke Hong Kong sama saja dengan mendukung China untuk membahayakan warga sipil dan pengunjuk rasa. Scott kemudian mendesak perusahaan tersebut untuk menempatkan hak asasi manusia di atas keuntungan.


Di akhir surat, Scott meminta bertemu dengan Presiden NonLethal Technologies, Scott Oberdick untuk membahas lebih lanjut perihal keprihatinannya terhadap unjuk rasa Hong Kong.

Namun kepada Reuters, Jumat (11/10), Oberdick mengaku belum melihat surat yang dilayangkan Scott. Ia juga bungkam saat ditanya soal penjualan gas air mata ke Hong Kong.

Langkah ini tidak hanya dilakukan oleh Scott. Pada bulan Juli, senator asal Partai Republikan, Ted Cruz telah mengusulkan agar pemerintah melarang ekspor gas air mata ke Hong Kong selama unjuk rasa masih berlangsung.

Sementara pada Agustus lalu, senator asal Republikan lainnya, Chris Smith dan senator asal Partai Demokrat, James McGovern menulis surat kepada Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo dan Menteri Perdagangan, Wilber Ross untuk menunda penjualan peralatan anti huru-hara kepada kepolisian Hong Kong.   

NonLethal Technologies adalah perusahaan yang mengekspor berbagai macam peralatan anti huru-hara, termasuk gas air mata ke berbagai negara, salah satunya Hong Kong. Terlihat dalam cap tabung gas air mata yang digunakan oleh para polisi Hong Kong.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya