Berita

Masyarakat Indonesia di AS/Ist

Pertahanan

Masyarakat Indonesia Di AS Minta Polisi Usut Dalang Aksi Penikaman Wiranto

SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 05:24 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Masyarakat Indonesia di Amerika Serikat yang tergabung dalam konsolidasi ribuan relawan lintas organisasi yang menggabungkan 36 negara bagian di AS, Amerika Bersatu menyuarakan keprihatinan mereka dan mengecam upaya pembunuhan Menko Polhukam Wiranto (10/10) di Pandeglang, Banten.

Ronny Rusli dari Dallas, TX, selaku Chairman dari Amerika Bersatu mengimbau Pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengambil langkah tegas terhadap semua pihak yang mengganggu ketentraman dan kedamaian di tanah air.

"Terutama atas kelompok-kelompok radikal yang memaksakan kehendak dan ideologi melalui tindak kekerasan," kata Ronny melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dinihari (11/10).


Hal senada disampaikan oleh Indradi Partowardojo, sesepuh Amerika Bersatu dari Washington, D.C. dan salah satu pendiri dari organisasi #DC4INDONESIA.

Menurut dia, peristiwa penusukan terhadap Wiranto adalah bukti bahwa radikalisme dan intoleransi telah menjadi ancaman nyata bagi NKRI, dan harus dibasmi habis hingga ke akarnya.

"Mari kita kembalikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang toleran, rumah untuk semua orang, apapun suku bangsa, agama, ras dan budayanya," ujar Indradi.

"Pemerintah harus tegas dalam menindak, melibas segala bentuk radikalisme. Kami siap mendukung penuh usaha pemerintah sebisa kami dalam hal ini,” tambah Rossy Beaudoin, warga Indonesia yang tinggal di Vancouver, Canada.

Masyarakat Indonesia di Amerika Serikat juga mengimbau pemerintah mengungkap dalang di balik peristiwa itu.

Robbynson Suy, salah satu sesepuh Amerika Bersatu dari North Carolina yang juga pernah menjadi anggota Marinir TNI berharap Pemerintah akan menghukum para pelaku seberat-beratnya.

“Saya ingat sekali pernah tersebar berita ada rencana aksi pembunuhan terhadap sejumlah tokoh nasional beberapa waktu yang lalu. Ini sudah tidak main-main. Penusukan dan upaya pembunuhan, ini jelas tidak dapat ditolerir. Hukum seberat-beratnya harus dijalankan,” tegasnya.

Syaiful Hamid, salah satu sesepuh Amerika Bersatu yang juga pendiri dari Indonesian House of New York berpendapat bahwa tindakan tegas pemerintah harus dimulai pada pembersihan aparat negara dari paham radikalisme.

“Saya percaya upaya ini merupakan gunung es dari bahaya laten radikalisme bukan dari dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. Bahkan sudah jelas banyak aparat kita yang tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945,” tandas Syaiful.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya