Berita

Masyarakat Indonesia di AS/Ist

Pertahanan

Masyarakat Indonesia Di AS Minta Polisi Usut Dalang Aksi Penikaman Wiranto

SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 05:24 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Masyarakat Indonesia di Amerika Serikat yang tergabung dalam konsolidasi ribuan relawan lintas organisasi yang menggabungkan 36 negara bagian di AS, Amerika Bersatu menyuarakan keprihatinan mereka dan mengecam upaya pembunuhan Menko Polhukam Wiranto (10/10) di Pandeglang, Banten.

Ronny Rusli dari Dallas, TX, selaku Chairman dari Amerika Bersatu mengimbau Pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengambil langkah tegas terhadap semua pihak yang mengganggu ketentraman dan kedamaian di tanah air.

"Terutama atas kelompok-kelompok radikal yang memaksakan kehendak dan ideologi melalui tindak kekerasan," kata Ronny melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dinihari (11/10).


Hal senada disampaikan oleh Indradi Partowardojo, sesepuh Amerika Bersatu dari Washington, D.C. dan salah satu pendiri dari organisasi #DC4INDONESIA.

Menurut dia, peristiwa penusukan terhadap Wiranto adalah bukti bahwa radikalisme dan intoleransi telah menjadi ancaman nyata bagi NKRI, dan harus dibasmi habis hingga ke akarnya.

"Mari kita kembalikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang toleran, rumah untuk semua orang, apapun suku bangsa, agama, ras dan budayanya," ujar Indradi.

"Pemerintah harus tegas dalam menindak, melibas segala bentuk radikalisme. Kami siap mendukung penuh usaha pemerintah sebisa kami dalam hal ini,” tambah Rossy Beaudoin, warga Indonesia yang tinggal di Vancouver, Canada.

Masyarakat Indonesia di Amerika Serikat juga mengimbau pemerintah mengungkap dalang di balik peristiwa itu.

Robbynson Suy, salah satu sesepuh Amerika Bersatu dari North Carolina yang juga pernah menjadi anggota Marinir TNI berharap Pemerintah akan menghukum para pelaku seberat-beratnya.

“Saya ingat sekali pernah tersebar berita ada rencana aksi pembunuhan terhadap sejumlah tokoh nasional beberapa waktu yang lalu. Ini sudah tidak main-main. Penusukan dan upaya pembunuhan, ini jelas tidak dapat ditolerir. Hukum seberat-beratnya harus dijalankan,” tegasnya.

Syaiful Hamid, salah satu sesepuh Amerika Bersatu yang juga pendiri dari Indonesian House of New York berpendapat bahwa tindakan tegas pemerintah harus dimulai pada pembersihan aparat negara dari paham radikalisme.

“Saya percaya upaya ini merupakan gunung es dari bahaya laten radikalisme bukan dari dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. Bahkan sudah jelas banyak aparat kita yang tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945,” tandas Syaiful.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya