Berita

Pemerintah Hong Kong desak pengembang properti berikan subsidi sewa/Reuters

Dunia

Pengusaha Merugi, Pemerintah Hong Kong Minta Pengembang Beri Subsidi

JUMAT, 11 OKTOBER 2019 | 21:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Banyak pengusaha makanan dan minuman serta pengecer yang mengalami kerugian dalam unjuk rasa Hong Kong yang tak pernah surut.

Kerugian tersebut dialami pengusaha lantaran turunnya jumlah wisatawan dan ditambah konsumen lokal yang takut keluar rumah.

Fakta ini membuat Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan meminta pemilik tanah dan pengembang properti memberikan subsidi sewa kepada pengusaha.


"Kami dengan ini mendesak pemilik tanah dan pengembang properti secara aktif mempertimbangkan peluncuran skema pengurangan sewa uuntuk membantu sektor ritel selama masa sulit ini," ujar Chan dilansir Reuters, Jumat (11/10).

Untuk saat ini, MTR Corp yang dimiliki pemerintah dengan nilai saham 75 persen akan memberikan penyesuaian sewa ke beberapa toko kecil dan menengah yang terdampak unjuk rasa.

Pengembang pun akan memberikan bantuan kepada penyewa tergantung kasus atau kerusakan yang dialami. Seperti halnya pengembang properti terbesar di Hong Kong, Sun Hung Kai Properties yang akan membantu dengan bekerja sama dengan industri.

Selain Sun Hung Kai Properties, Henderson Land dan Hysan Development juga menyatakan hal serupa untuk menindaklanjuti seruan Kepala Eksekutif, Carrie Lam pada Selasa (8/10).

Lam mengatakan, jumlah wisatawan pada pekan pertama Oktober anjlok lebih dari 50 persen dari tahun lalu meski pada saat itu masuk Golden Week atau musim libur nasional China.

Dampak unjuk rasa juga tidak hanya dirasakan di sektor pariwisata. Data resmi pekan lalu menunjukkan, penjualan ritel di Hong Kong pada Agustus menjadi angka terburuk dengan penurunan 23 persen dari tahun sebelumnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya