Berita

Serangan Turki ke wilayah Suriah dapat perhatian DK PBB/Net

Dunia

Turki Serang Suriah, Dewan Keamanan PBB Pertimbangkan Usulan AS

JUMAT, 11 OKTOBER 2019 | 13:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tengah mempertimbangkan mengadopsi rancangan naskah yang dibuat Amerika Serikat, Kamis (10/10). Naskah tersebut berisi seruan agar Turki berhenti melakukan serangan terhadap pasukan Kurdi, YPG, dan kembali ke diplomasi.

Gulf Today melaporkan, pertimbangan ini muncul setelah DK PBB melakukan pertemuan darurat dengan lima anggota Dewan Eropa. Yaitu Prancis, Jerman, Inggris, Belgia, dan Polandia.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Eropa menyatakan tidak yakin dapat membuat keseluruhan anggota DK PBB setuju meminta Turki menghentikan operasi militer di Suriah. Menurut para diplomat, Rusia lah yang menjadi penghalang terbesar persatuan seluruh DK PBB.


Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan produk Dewan Keamanan harus mempertimbangkan aspek-aspek lain dari krisis Suriah, bukan hanya operasi Turki.

Lebih lanjut, Nebenzia mengatakan, "Itu harus berbicara tentang kehadiran militer ilegal di negara itu." Hal ini diucapkannya merujuk kepada pasukan militer Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.

Diketahui, dalam naskah yang diusulkan oleh AS, DK PBB meminta Turki untuk mengandalkan saluran diplomatik dibanding militer untuk mencapai tujuannya. Naskah tersebut juga menyerukan adanya perlindungan warga sipil dan menegaskan bahwa pengembalian pengungsi harus atas dasar sukarela.

Adapun periode komentar dibuka hingga Jumat (11/10), setelah diplomat Rusia meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat di Moskow. Menurut para diplomat, periode ini akan menentukan apakah naskah akan dijatuhkan atau diadopsi.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya