Berita

Serangan Turki ke wilayah Suriah dapat perhatian DK PBB/Net

Dunia

Turki Serang Suriah, Dewan Keamanan PBB Pertimbangkan Usulan AS

JUMAT, 11 OKTOBER 2019 | 13:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tengah mempertimbangkan mengadopsi rancangan naskah yang dibuat Amerika Serikat, Kamis (10/10). Naskah tersebut berisi seruan agar Turki berhenti melakukan serangan terhadap pasukan Kurdi, YPG, dan kembali ke diplomasi.

Gulf Today melaporkan, pertimbangan ini muncul setelah DK PBB melakukan pertemuan darurat dengan lima anggota Dewan Eropa. Yaitu Prancis, Jerman, Inggris, Belgia, dan Polandia.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Eropa menyatakan tidak yakin dapat membuat keseluruhan anggota DK PBB setuju meminta Turki menghentikan operasi militer di Suriah. Menurut para diplomat, Rusia lah yang menjadi penghalang terbesar persatuan seluruh DK PBB.


Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan produk Dewan Keamanan harus mempertimbangkan aspek-aspek lain dari krisis Suriah, bukan hanya operasi Turki.

Lebih lanjut, Nebenzia mengatakan, "Itu harus berbicara tentang kehadiran militer ilegal di negara itu." Hal ini diucapkannya merujuk kepada pasukan militer Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.

Diketahui, dalam naskah yang diusulkan oleh AS, DK PBB meminta Turki untuk mengandalkan saluran diplomatik dibanding militer untuk mencapai tujuannya. Naskah tersebut juga menyerukan adanya perlindungan warga sipil dan menegaskan bahwa pengembalian pengungsi harus atas dasar sukarela.

Adapun periode komentar dibuka hingga Jumat (11/10), setelah diplomat Rusia meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat di Moskow. Menurut para diplomat, periode ini akan menentukan apakah naskah akan dijatuhkan atau diadopsi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya