Berita

China kecam Apple yang membiarkan aplikasi pelacak polisi di App Store/Net

Dunia

Apple Izinkan Aplikasi Pelacak Polisi Hong Kong, China Ngomel-ngomel

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 14:21 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Selasa (8/10), surat kabar pemerintah China, People's Daily mengecam perusahaan ponsel pintar asal Amerika Serikat, Apple, karena telah mengizinkan sebuah aplikasi pelacak polisi beredar di AppStore.

"Membiarkan perangkat lunak beracun adalah sebuah pengkhianatan terhadap perasaan orang-orang China," tulis People's Daily seperti dimuat Channel News Asia. Lebih lanjut, People's Daily mengecam keterlibatan Apple karena telah membantu para pengunjuk rasa dan mempertanyakan "Apakah Apple berpikir jernih?"  

Menurut People's Daily, Apple telah mengabaikan kebenaran. Mengizinkan aplikasi itu artinya telah membuka pintu pengunjuk rasa untuk melakukan kekerasan.


Meski tidak menyebutkan langsung nama aplikasi tersebut, namun diduga aplikasi yang bikin pihak China ngomel-ngomel itu adalah HKmap.live. Selama ini aplikasi penunjuk lokasi itu digunakan para demonstran untuk melacak keberadaan polisi.

Di sisi lain, pengembang aplikasi ini belum menanggapi kecaman surat kabar milik Partai Komunis China itu. Tetapi pada Sabtu lalu (5/10), mereka mengatakan Apple banyak memiliki pertimbangan bisnis namun membuat semuanya benar, dalam akun Twitternya.

Sementara itu, dari penuturan anggota Kabinet Hong Kong pada Senin (7/10), pemerintah sebenarnya dapat membatasi akses ke internet sebagai upaya meredam unjuk rasa. Namun hal ini tidak dapat dipastikan mengingat ketika pemerintah memberlakukan undang-undang darurat untuk melarang penggunaan masker saja, unjuk rasa semakin tidak terkendali.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya