Berita

China kecam Apple yang membiarkan aplikasi pelacak polisi di App Store/Net

Dunia

Apple Izinkan Aplikasi Pelacak Polisi Hong Kong, China Ngomel-ngomel

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 14:21 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Selasa (8/10), surat kabar pemerintah China, People's Daily mengecam perusahaan ponsel pintar asal Amerika Serikat, Apple, karena telah mengizinkan sebuah aplikasi pelacak polisi beredar di AppStore.

"Membiarkan perangkat lunak beracun adalah sebuah pengkhianatan terhadap perasaan orang-orang China," tulis People's Daily seperti dimuat Channel News Asia. Lebih lanjut, People's Daily mengecam keterlibatan Apple karena telah membantu para pengunjuk rasa dan mempertanyakan "Apakah Apple berpikir jernih?"  

Menurut People's Daily, Apple telah mengabaikan kebenaran. Mengizinkan aplikasi itu artinya telah membuka pintu pengunjuk rasa untuk melakukan kekerasan.


Meski tidak menyebutkan langsung nama aplikasi tersebut, namun diduga aplikasi yang bikin pihak China ngomel-ngomel itu adalah HKmap.live. Selama ini aplikasi penunjuk lokasi itu digunakan para demonstran untuk melacak keberadaan polisi.

Di sisi lain, pengembang aplikasi ini belum menanggapi kecaman surat kabar milik Partai Komunis China itu. Tetapi pada Sabtu lalu (5/10), mereka mengatakan Apple banyak memiliki pertimbangan bisnis namun membuat semuanya benar, dalam akun Twitternya.

Sementara itu, dari penuturan anggota Kabinet Hong Kong pada Senin (7/10), pemerintah sebenarnya dapat membatasi akses ke internet sebagai upaya meredam unjuk rasa. Namun hal ini tidak dapat dipastikan mengingat ketika pemerintah memberlakukan undang-undang darurat untuk melarang penggunaan masker saja, unjuk rasa semakin tidak terkendali.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya