Berita

Pemerintah Ekuador berlakukan jam malam di ibukota baru/Net

Dunia

Pindahkan Pemerintahan Ke Kota Pesisir, Presiden Ekuador Aktifkan Jam Malam

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 12:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Selasa (8/10), Presiden Ekuador Lenin Moreno mengeluarkan dekrit pemberlakuan jam malam di sekitar gedung-gedung pemerintahan. Langkah ini dilakukan setelah Moreno mengumumkan akan memindahkan pemerintahan ke kota pesisir, Guayaquil.

Dimuat Reuters, jam malam akan berlaku dari pukul 8 malam hingga 5 pagi selama Keadaan Darurat Nasional masih diberlakukan. Keputusan ini diambil setelah ribuan demonstran membanjiri ibukota Quito dan menerobos masuk Majelis Nasional, Selasa sore (8/10).

Sementara itu, di beberapa titik lain di ibukota, pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Mengenakan topeng dan memegang tongkat, para pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah keamanan. Tindakan ini direspons pasukan keamanan dengan menembakkan gas air mata. Menurut pihak berwenang, bentrokan tersebut membuat 19 warga sipil dan 43 polisi terluka.


Sejak unjuk rasa pada Kamis (3/10), sekitar 680 orang ditangkap. Termasuk seorang legislator yang dahulu mendukung Moreno, Rafael Correa. Moreno menuduh Correa telah bekerja sama dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mengkudeta dirinya.

Hal ini didukung oleh pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang juga menuduh Maduro membiayai protes di Ekuador.  

Di sisi lain, pemerintah Ekuador mengaku tengah mencari mediasi dari PBB atau Gereja Katolik Roma. Demi terciptanya perdamaian di negara mereka.

"Kami mendorong dialog sebagai cara yang diperlukan untuk menemukan tujuan bersama, yang mengutamakan kepentingan nasional dan perdamaian sosial," kata Moreno.

Diketahui, protes yang sudah berlangsung sepekan ini dipicu oleh pemotongan subsidi BBM sebagai bagian dari paket reformasi ekonomi. Setelah pemerintahan Moreno berutang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 4,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 59,5 triliun (kurs: Rp 14.175/dolar AS).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya