Berita

Fahira Idris/Net

Politik

Fahira Idris: "Paksa" Rakyat Bayar BPJS, Narasi Pemerintah Malah Tak Simpatik

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 06:44 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Pernyataan pemerintah soal kenaikan BPJS Kesehatan disayangkan. Alih-alih memberi jaminan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pemerintah justru mengeluarkan narasi-narasi yang tak simpatik.

“Ibaratnya memaksa orang membayar sebuah produk dengan selisih harga lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi tidak diberi jaminan lebih baik dari sebelumnya. Malah narasi-narasi yang mengiringi rencana kenaikan iuran sama sekali tidak simpatik," kata anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10).

Menurutnya, rencana kenaikan fasilitas kesehatan (Faskes) dari mulai kelas I hingga kelas III saat ini tinggal menunggu peraturan presiden untuk dijalankan. Namun hal itu justru tak diimbangi dengan perbaikan pelayanan fasilitas kesehatan.


"Kalau faskes tingkat pertama di seluruh Indonesia fasilitasnya sudah baik dan merata, peserta juga akan memilih puskesmas terdekat untuk mengobati sakitnya. Jadi bukan manja,” lanjutnya.

Salah satu yang disorotinya adalah pernyataan pemerintah yang menyebut BPJS Kesehatan bisa colaps jika tidak dinaikkan. Pernyataan ini dinilai mengesankan defisit BPJS Kesehatan adalah tanggung jawab semua peserta.

Padahal, kata dia, jika saja kinerja BPJS Kesehatan maksimal terutama terkait strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi, penerimaan dan pengeluaran, dan sistem piutang, defisit tidak akan sebesar ini.

Belum lagi persoalan masih banyaknya ditemukan perserta bermasalah, seperti tidak memiliki NIK dan NIK ganda yang menjadi biang terus membengkanya defisit, menandakan banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah.

“Menaikkan iuran BPJS Kesehatan persoalan serius, jangan disederhanakan misalnya cuma naik lima ribu perhari atau sama seperti bayar parkir motor per jam sehingga tidak memberatkan. Narasi-narasi seperti ini baiknya dihindari. Bangunlah narasi yang lebih kuat dan persuasif agar publik lebih simpatik,” pungkas Senator Jakarta ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya