Berita

Korut kecam rencana pertemuan DK PBB/Net

Dunia

Peluncuran Rudalnya Dinilai Berbahaya, Korut Kecam Pertemuan DK PBB

SELASA, 08 OKTOBER 2019 | 17:04 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Korea Utara mengecam agenda pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Senin (7/10). Pasalnya, dalam agenda tersebut, PBB menyebut peluncuran rudal kapal selam (SLBM) yang dilakukan Korut dinilai berbahaya dan bukan untuk mempertahankan diri.

"Amerika Serikat dan para pengikutnya harus ingat, jika mereka mengangkat masalah langkah-langkah pertahanan diri kami di DK PBB, itu akan semakin meningkatkan keinginan kami untuk mempertahankan kedaulatan," tegas Duta Besar Korut untuk PBB, Kim Song, dikutip dari Associated Press.

DK PBB sendiri dijadwalkan melakukan pertemuan tertutup pada Selasa (8/10) atas permintaan Inggris, Prancis, dan Jerman. Namun, Kim Song mengatakan justru Amerika Serikat yang berada di belakang gerakan ketiga negara tersebut.


Oleh karenanya, Kim Song mengatakan ketiga negara Eropa itu harus secara serius mempertimbangkan masalah ini. Karena Korut tidak akan mentolerir upaya berbahaya apa pun dan tidak akan duduk diam.

Lebih lanjut, Kim menyebut pertemuan DK PBB adalah rencana berbahaya bagi kedaulatan Korut. Kim mengungkapkan Korut tidak mengakui pertemuan tersebut dan tidak akan hadir.

Kim menuturkan, uji coba rudal tipe baru SLBM Pukguksong-3 di perairan Teluk Wonsan pada Kamis lalu (3/10) adalah bentuk langkah pertahanan diri dan tidak berpengaruh pada keamanan negara-negara tetangga.

Sementara itu diketahui, kelanjutan pembicaraan denuklirisasi antara Korut dan AS di Stockholm pada Sabtu (5/10) kembali menemui jalan buntu. Ketua Delegasi Korut, Kim Myong Gil menggambarkan pembicaraan dengan delegasi AS Stephen Biegun "sangat buruk dan memuakkan", karena AS tidak memberikan inisiatif baru.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya