Berita

Foto: Net

Dunia

Tingkatkan Hubungan Bilateral Dengan Maroko, Lesotho Tangguhkan Pengakuan SADR

SENIN, 07 OKTOBER 2019 | 18:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kerajaan Lesotho menangguhkan seluruh deklarasi dan keputusan yang berhubungan dengan Sahara Barat. Demikian pernyataan yang tercantum dalam Note Verbale 24/FR/CL/CTR/31 yang diterbitkan Jumat (4/10).

"Penerbitan note verbale ini mengikuti percakapan telepon hari ini antara Menteri Luar Negeri dan Kerja sama Internasional Kerajaan Maroko, Nasser Bourita, dan Menteri Luar Negeri dan Hubungan Internasional Kerajaan Lesotho, Lesego Makgothi," demikian bunyi nota verbal tersebut.

Dimuat Morocco World News, kedua Menlu dalam percakapan telepon tersebut telah menekankan keinginan untuk menghidupkan kembali hubungan bilateral dua negara. Oleh karenanya usaha untuk 'menghilangkan hambatan' berupa ketidaksepakatan perihal Sahara Barat dilakukan.


Diketahui, Lesotho telah mengakui Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) yang diproklamasikan oleh gerakan separatis, Polisario pada 9 Oktober 1985.

Dengan keputusan ini, banyak pihak mengapresiasi diplomasi Maroko yang semakin proaktif dalam beberapa bulan terakhir. Adapun upaya diplomatik Maroko bersifat konsiliatif dan berorientasi jangka panjang.

Maroko meyakinkan dunia tentang sejarah, legitimasi hukum, serta keseriusan dan pragmatisme dari proposal otonomi Sahara Barat. Selain itu, Maroko juga menggarisbawahi manfaat sosial ekonomi yang akan dihasilkan bila proposal ini terwujud.

Perubahan haluan Lesotho dari pro-Polisario jadi pro-Maroko ini muncul di tengah semakin diliriknya Sahara Barat oleh dunia. Baru-baru ini, sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperbaharui komitmen untuk mendorong solusi politik berbasis kompromi.

Sementara itu, beberapa negara di Afrika juga mengatakan proposal Maroko adalah satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan persoalan Sahara Barat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya