Kerajaan Lesotho menangguhkan seluruh deklarasi dan keputusan yang berhubungan dengan Sahara Barat. Demikian pernyataan yang tercantum dalam Note Verbale 24/FR/CL/CTR/31 yang diterbitkan Jumat (4/10).
"Penerbitan note verbale ini mengikuti percakapan telepon hari ini antara Menteri Luar Negeri dan Kerja sama Internasional Kerajaan Maroko, Nasser Bourita, dan Menteri Luar Negeri dan Hubungan Internasional Kerajaan Lesotho, Lesego Makgothi," demikian bunyi nota verbal tersebut.
Dimuat
Morocco World News, kedua Menlu dalam percakapan telepon tersebut telah menekankan keinginan untuk menghidupkan kembali hubungan bilateral dua negara. Oleh karenanya usaha untuk 'menghilangkan hambatan' berupa ketidaksepakatan perihal Sahara Barat dilakukan.
Diketahui, Lesotho telah mengakui Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) yang diproklamasikan oleh gerakan separatis, Polisario pada 9 Oktober 1985.
Dengan keputusan ini, banyak pihak mengapresiasi diplomasi Maroko yang semakin proaktif dalam beberapa bulan terakhir. Adapun upaya diplomatik Maroko bersifat konsiliatif dan berorientasi jangka panjang.
Maroko meyakinkan dunia tentang sejarah, legitimasi hukum, serta keseriusan dan pragmatisme dari proposal otonomi Sahara Barat. Selain itu, Maroko juga menggarisbawahi manfaat sosial ekonomi yang akan dihasilkan bila proposal ini terwujud.
Perubahan haluan Lesotho dari pro-Polisario jadi pro-Maroko ini muncul di tengah semakin diliriknya Sahara Barat oleh dunia. Baru-baru ini, sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperbaharui komitmen untuk mendorong solusi politik berbasis kompromi.
Sementara itu, beberapa negara di Afrika juga mengatakan proposal Maroko adalah satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan persoalan Sahara Barat.
