Berita

Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman/RMOL

Politik

Gerindra Bantah Ikhlaskan Kursi Ketua MPR Untuk Dapatkan Posisi Menteri

SABTU, 05 OKTOBER 2019 | 17:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Gerindra membantah sengaja memberikan jatah kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada politisi Golkar, Bambang Soesatyo. Terlebih hal itu demi mendapatkan jatah menteri pada komposisi kabinet kerja jilid II Jokowi-Maruf.

"Kalau soal MPR kemarin Pak Prabowo dan kami hanya ingin menunjukkan dalam konteks pemilihan ketua MPR tidak ada pragmatis-pragmatisan, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, perseorangan, atau kelompok partai," kata Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman kepada wartawan seusai mengisi diskui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

"Jadi kita tunjukkan sejak awal kalau periode kita ini kompak," imbuhnya.


Terkait hal itu, ia juga tak habis pikir dengan munculnya isu tiga kursi menteri yang diminta Gerindra di pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Tidak ada pembicaraan soal 3 menteri. Jadi, jauh sekali ya sampai kesimpulan kita menempatkan kader di sana sebagai menteri atau tidak. Belum ada pembicaraan soal itu," tegas Habiburokhman.

Terpelas dari isu yang beredar, ia justru menegaskan partainya masih belum menentukan kedudukan partai ke depan, apakah masuk koalisi pemerintah atau tetap di jalur oposisi seperti yang dilakukan di periode 2014-2019 lalu.

Untuk saat ini, jelasnya, arahan Prabowo kepada partai hanya mengawal agenda partai yang akan memfokuskan pada penguatan Sumber Daya Alam (SDA), reformasi birokrasi, hingga stabilitas keamanan nasional.

"Pertama, tentang bagaimana kita bisa berdaya dalam konteks SDA. Kedua, soal sumber daya air. Ketiga, soal sumber daya energi. Keempat, soal pemerintahan yang bersih. Kelima, soal pertahanan yang kuat. Itu Pak Prabowo sudah membuat paper tertulis diberikan kepada Pak Jokowi. Itu saja," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya