Partai Gerindra bakal dukung Presiden Joko Widodo jika menerbitkan Perppu KPK yang mengatur dewan pengawas.
Hal ini diungkapkan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas. Meski begitu, Gerindra tak akan membiarkan dewan pengawas dipilih langsung oleh presiden.
"Silahkan presiden timbang karena buat kami Gerindra kalau presiden mengambil keputusan mengeluarkan Perppu KPK terkait dewan pengawas, tapi tidak boleh diangkat oleh presiden langsung tapi lewat fit and propertest di DPR," ucap Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (5/10).
Supratman menambahkan, dewan pengawas tidak boleh diberikan kewenangan luas terhadap UU KPK.
"Sekarang kalau dianggap sesuatu yang melanggar kan bisa presiden menyampaikan di legislatif. Review ini harus dimasukkan kembali," tuturnya.
"Selama ini komisioner (KPK) sebagai penyidik dan penuntut umum kan tidak menggunakan hal itu. Dan tidak pernah menyidik dan menuntut secara langsung. Sekarang sudah ada di dewan pengawas," lanjutnya.
Jika dewan pengawas dipilih oleh presiden, lanjut Supratman, maka akan menimbulkan bahaya bagi para lawan politiknya yang tidak sejalan dengan pemerintah.
"Itu bisa bahaya. Bahaya bisa melibas kepada lawan-lawan politiknya. Belum tentu pak Jokowi (bisa disetir) karena kita yakin pak Jokowi tidak melakukan, tapi pemerintah yang akan datang kan berbahaya," pungkasnya.
