Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Kalau Sampai Salah Pilih Menteri, Ekonomi Indonesia Akan Kecebur Ke Jurang Krisis

SABTU, 05 OKTOBER 2019 | 07:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemanfaatan keuntungan ekonomi dari perang dagang Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Cina (RRC) di kawasan ASEAN, ternyata hanya Indonesia yang lame duck. Pemerintah Indonesia tidak punya kemampuan alias gagal memanfaatkan keuntungan bagi peningkatan perekonomian nasional.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/10).

"Jika perang dagang AS-RRC terus berlanjut dan yang sudah mulai memberikan dampak krisis ekonomi global, bukan tidak mungkin perekonomian  Indonesia di periode kedua Joko Widodo akan sangat cepat terkena krisis ekonomi dan target pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 4 persen nantinya," ujar Arief mewanti-wanti.


Kembali dijelaskannya, Indonesia adalah "satu-satunya yang kalah" akibat perang dagang AS-RRC yang memberikan keuntungan investasi di kawasan ASEAN. Vietnam adalah pemenang terbesar, sementara Malaysia, Singapura dan Filipina semuanya berhasil mengambil keuntungan bisnis dari pabrikan RRC yang menggeser jalur rantai pasokan mereka ke AS.

Lanjut Arief, Presiden Jokowi sudah sejak awal mendorong para menteri kabinetnya untuk bisa mengambil keuntungan dari situasi akibat perang dagang tersebut. Bahkan Filipina, yang tidak dikenal sebagai negara tempat pembuatan pabrikan dan juga cukup banyak menerima investasi asing langsung (FDI).

Presiden Jokowi sangat memperhatikan dampak keuntungan dengan alasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden juga sudh menuntut agar para menteri bekerja lebih keras untuk mengambil keuntungan dari perubahan dalam saluran rantai pasokan barang-barang produksi RRC ke AS dan sebaliknya.

Dimana, Presdien mengutip angka-angka Bank Dunia yang mengatakan dari 33 perusahaan RRC yang memindahkan operasi ke luar negeri, 23 memilih Vietnam sementara 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand dan Kamboja.

Memang, Vietnam, Malaysia, Singapura dan Filipina telah Lebih awal memulai mengambil keuntungan bisnis akibat perang dagang dan kebanyakan dalam bentuk FDI yang lebih tinggi - ketika Washington dan Beijing melakukan pemotongan tarif selama 13 bulan terakhir dalam rangka meningkatkan rantai pasokan dan untuk menghindari guncangan ekonomi di seluruh dunia akibat perang dagang tersebut.

Dari sisi investasi China, Vietnam merupakan negara sebagai "penerima manfaat terbesar", dari ekses perang dagang tersebut dengan terjadinya lonjakan arus masuk FDI dari RRC sepanjang paruh waktu tahun 2019 sebesar 73 persen. Pada paruh itu FDI-nya melonjak 211 persen. Sedangkan  Malaysia juga mencatat masuknya dana dari RRC yang meningkat sejak awal tahun 2019 setelah hampir dua tahun menurun. Sementara Singapura juga menjadi pemenang karena perusahaan yang pindah ke Malaysia kemungkinan besar akan mermarkir dana dan mengambil pinjaman dari bank-bank di negara mereka.

Sekarang, ujar Arief menagaskan, semua ini menjadi PR besar bagi para menteri yang akan dipilih Presiden Jokowi dan para direksi BUMN untuk bisa memanfaatkan perang dagang AS-RRC untuk mendapat keuntungan bagi perekonomi Indonesia.

"Sebab Indonesia telah kehilangan kesempatan, dan saya pikir ini adalah peringatan bagi pemerintah Joko Widodo pada periode kedua untuk berbuat lebih banyak lagi," ungkapnya.

Apalagi, Presiden berencana akan memotong besaran pajak perusahaan di Indonesia dari 25 persen menjadi 20 persen tahun depa. Artinya, ini akan semakin menarik bagi investor dan pabrikan RRC dan AS untuk lebih banyak masuk ke Indonesia.

"Nah, Kangmas Joko Widodo jangan sampai lengah jika tidak mau ekonomi kita kecebur ke jurang krisis ekonomi. He..he..he.., Bahaya loh Kangmas," demikian Arief Poyuono.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya