Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Perppu KPK Berbuah Pemakzulan Jokowi, Pakar: Jauh Panggang Dari Api!

SABTU, 05 OKTOBER 2019 | 03:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disahkan oleh DPR. Kini, revisi UU tersebut tinggal menunggu penomoran dari pemerintah untuk resmi berlaku.

Namun demikian, gelombang aksi mahasiswa sempat terjadi. Ribuan mahasiswa memadati gedung DPR untuk menyampaikan penolakan terhadap revisi UU KPK. Sebab, diyakini revisi akan melemahkan lembaga anti rasuah.

Presiden Joko Widodo pun diambang kebimbangan. Mantan gubernur DKI Jakarta itu bahkan sempat menyatakan untuk mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK sebagai solusi. Sejurus itu, ada sejumlah pihak yang menilai Jokowi bisa dimakzulkan jika keukeuh menerbitkan perppu.


Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai Jokowi tidak perlu khawatir dalam menerbitkan Perppu KPK. Dia menguraikan bahwa dari sisi moralitas hukum, mengeluarkan perppu adalah langkah korektif untuk keluar dari jebakan konspiratif pelemahan KPK.

“Sedang dari sisi konstitusi, tak ada yang dilanggar,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (4/10).

Sementara mengenai anggapan Jokowi bisa dimakzulkan jika tetap nekat menerbitkan perppu tersebut, Refly menanggapinya dengan santai.

“Jauh panggang dari api bila dikatakan berbuah pemakzulan,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya