Berita

Bhima Yudistira/Net

Politik

Tantangan Makin Berat, Tim Ekonomi Jokowi Harus Dirombak Total

SABTU, 05 OKTOBER 2019 | 00:55 WIB | LAPORAN:

Periode kuartal III-2019 sudah resmi ditutup seiring bulan September berakhir. Meski penghitungan pertumbuhan ekonomi belum dirilis, namun sejumlah pihak sudah menyampaikan rasa pesimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen.

Sekuritas-sekuritas besar asing juga memproyeksikan hal senada. Seperti JP Morgan Chase yang memprediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,9 persen, sedang Deutsche Bank memperkirakan di level 4,8 persen.

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menguraikan bahwa kebijakan yang diambil tim ekonomi Joko Widodo selama ini salah kaprah. Hal tersebut yang kemudian membuat ekonomi gagal tumbuh pesat.


Dia menyoroti sejumlah kebijakan tim ekonomi yang salah kaprah. Salah satunya, pembiaran terhadap industri manufaktur sebagai motor pertumbuhan yang lesu darah. Kemudian suku bunga Bank Indonesia yang tinggi di periode 2015 hingga 2017.

“Ini membuat pengusaha malas ekspansi. Perhatian terhadap sektor manufaktur juga kurang karena kran impor dibuka lebar. Ya jangan heran pengusaha milih jadi importir dibanding industrialis," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (04/10).

Atas alasan itu, dia menyarankan Jokowi untuk memerintahkan para pembantu di sektor ekonomi untuk tidak membuat asumsi pertumbuhan ekonomi baik, di RPJMN maupun APBN, terlalu muluk. Sehingga tidak terkesan sebatas memberi angin segar pada publik.

“Sebaiknya dibuat realistis saja,” tegasnya.

Sementara menjelang perombakan kabinet, Bhima juga meminta kepada Jokowi untuk bisa merombak total tim ekonomi di periode kedua. Sebab, tantangan ke depan semakin berat. Sementara kebijakan tim ekonomi selama ini selalu salah kaprah.

"Perlu dirombak total karena tantangan ke depan makin berat. Khususnya pos Menko, Mendag, Menteri BUMN, dan Menkeu,” pungkasnya.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya