Kritikan dari anggota DPRR DKI Jakarta terus mengalir terkait usulan kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI William Aditya ikut mempertanyakan peningkatan TGUPP dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang semula Rp 19 miliar menjadi Rp 26,5 miliar.
Menurutnya, peningkatan itu sangat tajam dan terjadi setiap tahun. Namun, kinerja TGUPP tersebut justru belum terlihat sampai sekarang.
"Banyaknya anggaran dan personel TGUPP juga tidak mencerminkan kinerja gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar William dalam keterangannya, Kamis (3/10).
William juga menyoroti sulitnya melakukan pengawasan anggaran yang digunakan TGUPP, meski mereka menggunakan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.
"Kami tidak bisa mengawasi langsung ke TGUPP. Dilemanya di sini. Sudah anggaran besar hasilnya enggak ada. TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah akan menaikkan anggaran TGUPP tahun ini.
"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," ungkap Anies saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis (3/10).
Untuk informasi, anggaran TGUPP mengalami kecenderungan peningkatan sejak pembentukannya pada 2017. Pada APBD 2017, anggarannya Rp 1,69 miliar. Jumlah itu turun menjadi Rp 1 miliar dalam APBD-Perubahan 2017.
Namun anggaran TGUPP lantas meroket pada APBD DKI 2018 menjadi Rp 19,8 miliar. Pada APBD-P DKI 2018, anggarannya dikoreksi menjadi Rp 16,2 miliar. Pada APBD DKI 2019, TGUPP meraup Rp 19,8 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBD-P DKI 2019 menjadi Rp 18,99 miliar.
