Berita

William Aditya/Net

Nusantara

PSI Kritik Pedas Tim Gubernur Anies: Anggaran Besar Hasil Tidak Kelihatan

JUMAT, 04 OKTOBER 2019 | 14:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritikan dari anggota DPRR DKI Jakarta terus mengalir terkait usulan kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI William Aditya ikut mempertanyakan peningkatan TGUPP dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang semula Rp 19 miliar menjadi Rp 26,5 miliar.

Menurutnya, peningkatan itu sangat tajam dan terjadi setiap tahun. Namun, kinerja TGUPP tersebut justru belum terlihat sampai sekarang.


"Banyaknya anggaran dan personel TGUPP juga tidak mencerminkan kinerja gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar William dalam keterangannya, Kamis (3/10).

William juga menyoroti sulitnya melakukan pengawasan anggaran yang digunakan TGUPP, meski mereka menggunakan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.

"Kami tidak bisa mengawasi langsung ke TGUPP. Dilemanya di sini. Sudah anggaran besar hasilnya enggak ada. TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah akan menaikkan anggaran TGUPP tahun ini.

"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," ungkap Anies saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis (3/10).

Untuk informasi, anggaran TGUPP mengalami kecenderungan peningkatan sejak pembentukannya pada 2017. Pada APBD 2017, anggarannya Rp 1,69 miliar. Jumlah itu turun menjadi Rp 1 miliar dalam APBD-Perubahan 2017.

Namun anggaran TGUPP lantas meroket pada APBD DKI 2018 menjadi Rp 19,8 miliar. Pada APBD-P DKI 2018, anggarannya dikoreksi menjadi Rp 16,2 miliar. Pada APBD DKI 2019, TGUPP meraup Rp 19,8 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBD-P DKI 2019 menjadi Rp 18,99 miliar.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya