Berita

Foto Anies dan Novel Baswedan serta surat tanda bukti korupsi/Repro

Hukum

Foto Novel Dan Anies Dikaitkan Dengan Surat Bukti Korupsi, Ini Kata KPK

JUMAT, 04 OKTOBER 2019 | 01:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Beredar foto antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan penyidik KPK, Novel Baswedan tengah bersama di sebuah rumah ibadah. Namun yang menjadi perhatian, foto tersebut dikait-kaitkan dengan surat tanda bukti penerimaan laporan tindak pidana korupsi.

Dalam surat tersebut, Anies Baswedan ditulis sebagai pihak terlapor dengan status mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini pun langsung direspons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK memastikan dua hal tersebut tidak berhubungan," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/10).


Febri menjelaskan, foto hitam-putih yang memperlihatkan Novel dan Anies itu terjadi pada 2017 silam. Saat itu Novel masih dalam proses perawatan mata setelah operasi di Singapura. Anies sendiri memang memiliki hubungan darah dengan Novel.

Sedangkan, lembar pengaduan masyarakat itu bersifat tertutup dan diproses di Direktorat Pengaduan Masyarakat yang berada di bawah Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyatakat (PIPM). Deputi itu bukanlah kedeputian tempat Novel bertugas.

"Sehingga, tidak memungkinkan bagi seorang penyidik mengetahui apalagi mempengaruhi proses telaah dan analisis di Direktorat Pengaduan Masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Febri menegaskan isu miring yang mengait-kaitkan Novel dan Anies seolah melakukan upaya kompromi agar dapat mempengaruhi penanganan perkara di KPK adalah tidak masuk akal.

"Dengan dibentuknya framing seolah-olah hubungan saudara pada foto tersebut memengaruhi penanganan perkara di KPK, kami pastikan hal tersebut tidak terjadi. Karena di KPK terdapat aturan yang tegas tentang antikonflik kepentingan. Ada larangan di UU hingga aturan kode etik KPK," demikian Febri.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya