Pimpinan MPR terpilih dari DPD RI, Fadel Muhammad mulai legowo atau terima nasib jika gagal memenuhi permintaan koleganya menjadi ketua MPR.
“Kita lihat. Kalau maju juga kalah, buat apa? Kita follow the winner saja,†ujar Fadel di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Hingga saat ini, kandidat terkuat calon ketua MPR sejauh ini diisi oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra.
Fadel menyebut saat ini lobi-lobi terus dilakukan antara fraksi pendukung Bamsoet yang dimotori partai pendukung pemerintah dan Ahmad Muzani bersama barisan oposisi.
Menurutnya, suara dari DPD untuk mengalihkan dukungan ke salah satu di antara mereka sangat mungkin dilakukan. Dia akui, DPD lebih intens bersama Ahmad Muzani. Tapi, sambungnya, perbincangan itu masih alot.
“Jadi kita lagi negosiasi. Kita sudah bicara dengan Muzani beberapa hal, kita masih alot,†sambungnya.
Kata Fadel, DPD tidak mau memberikan suara kepada salah satu kandidat secara cuma-cuma atau dengan tangan kosong.
Fadel menyebutkan setidaknya ada lima syarat yang diajukan DPD kepada salah satu nama jika ingin mendapat dukungan dari 136 senator.
“Kita akan bergabung dengan partai mana yang mengikuti lima pemerintaan kita,†katanya.
Adapun lima syarat dari DPD di antaranya yakni, DPD minta keterlibatan mereka dalam dana transfer daerah, kedua meminta DPD terlibat dalam mengatur dana desa.
“Kita minta DPD ikut mengatur dana insentif yang saya bikin di Komisi XI dulu, sekarang Rp 15 triliun. Daerah mana yang bagus kita kasih anggaran atas prestasi pemerintahan daerah, kalau
you bupati bagus, gubernur bagus, kita kasih duit tambahan lebih besar kita kasih esktra dana,†jelasnya.
Kemudian syarat keempat, DPD meminta perbaikan UU terkait dengan pemerintahan daerah, semisal UU tentang Keuangan Daerah
“(Syarat) yang terakhir MD3, ada teman-teman yang mengatakan MD3 plus UUD 45 untuk penguatan cuma saya bilang itu masih panjang, ini dulu yang lebih pokok. Adanya itu maka DPD punya gigi di daerah-daerah, kalau enggak, DPD nggak ada apa-apa. Orang bisa mengatakan cuma survei yang ada 30 persen orang tahu DPD,†pungkasnya.
