Berita

Jokowi dan petinggi koalisi pendukungnya/Net

Politik

Wajah Kabinet Jokowi Gelap Karena Masih Tersandera Koalisi

KAMIS, 03 OKTOBER 2019 | 10:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pelantikan presiden terpilih Joko Widodo dan pasangannya Makruf Amin akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang. Jelang pelantikan yang tinggal menghitung hari itu, wajah kabinet yang akan membantu Jokowi masih gelap.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun berpendapat, gelapnya wajah kabinet itu disebabkan karena terjadi saling sandera antar anggota koalisi. Akibatnya, Jokowi  kebingungan dalam menyusun sosok yang tepat dalam membantu kerja politik selama 5 tahun mendatang.  

"Tersandera oleh banyak kepentingan yang menginginkan posisi mentri. Jumlah koalisi yang gemuk juga menambah beban kebingungan Jokowi untuk menyusun kabinet," tandas Ubedilalah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/10).


Lebih lanjut, Ubed menganalisa, permintaan terbuka para elite partai politik pendukung juga semakin memperkeruh stabilitas politik koalisi Jokowi. Terlebih, para elite sampai saat ini melakukan berbagai manuver.

"Sebab secara terang benderang ada partai yang minta jatah kursi menterinya banyak. Ada juga yang sudah menyebutkan jumlah menteri yang mereka inginkan. Ini situasi tidak sehat untuk Jokowi," tambahnya.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara terbuka menyampaikan permintaanya bahwa partanya meminta jatah menteri lebih dari 4. Alasannya, partai banteng adalah partai pemenang dan pengusung utama Jokowi.

Selain itu, Partai Golkar juga tidak sungkan menyampaikan bahwa partainya harus mendapat jatah 4 kursi menteri. PKB juga sejak awla juga menyatakan siap meminta tambahan menteri, kerja keras partai dan nahdliyin menjadi motif Cak Imin menuntut lebih terhadap Jokowi.

Bahkan paska pertemuan Jokowi-Prabowo-Mega, kabar merapatnya Gerindra ke koalisi juga mengubah peta koalisi. Jokowi sendiri sudah menyampaikan bahwa dari jumlah 34 kursi menteri, proporsinya 45 persen kader parpol dan 55 persen berasal dari profesional.

Melihat komposisi pendukung Jokowi, sepertinya berbagai manuver permintaan elite parpol koalisi sangatlah tidak mungkin direalisasikan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya