Berita

Puan Maharani tengah digoyang isu KTP-el oleh Setya Novanto/Net

Hukum

Setnov Sebut Puan Maharani Terima Duit Proyek KTP-El, KPK: Kami Belum Bisa Respons

KAMIS, 03 OKTOBER 2019 | 09:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan eks Ketua DPR RI, Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani, Ketua DPR RI 2019-2024 telah menerima bagian dalam proyek KTP-el ditanggapi biasa saja oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengaku belum mendapat informasi soal dugaan Puan menjadi bagian dalam proyek KTP-el.
Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, saat menjalani persidangan pada Maret silam. Dia menyebut ada sejumlah uang yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Setya Novanto, keduanya masing-masing mendapat 500.000 dolar AS.

"Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah (dapat) 500.000 (dolar AS). Itu keterangan Made Oka," kata Setya Novanto kepada majelis hakim, saat jalani persidangan sebagai terdakwa pada 23 Maret 2018 silam.

Terkait hal ini, Jurubicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya belum menerima informasi yang valid soal dugaan keterlibatan Puan Maharani dalam kasus KTP-El yang disebut-sebut Setnov, panggilan akrab Setya Novanto.

Terkait hal ini, Jurubicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya belum menerima informasi yang valid soal dugaan keterlibatan Puan Maharani dalam kasus KTP-El yang disebut-sebut Setnov, panggilan akrab Setya Novanto.

"Saya belum dapat informasi itu jadi saya belum bisa respons," kata Febri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Bahkan, ketika dulu Setnov menyebut Puan jadi bagian dalam proyek KTP-el di persidangan, kini dia juga berkicau ihwal terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Menurut dia, ‎pemilihan Puan sebagai Ketua DPR telah direncanakan sejak lama.

"Dari dulu Ibu Puan sudah direncanakan, bahwa sebelum saya itu memang bu Puan, sudah direncanakan," kata Setnov di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).
 
Kasus korupsi dalam proyek KTP-el ini telah merugikan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun. Melibatkan banyak perusahaan dan sejumlah anggota DPR dalam proses lelang untuk menggarap KTP berbasis elektronik itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya