Laporan Moody’s Investors Service tentang adanya risiko gagal bayar dari perseroan di Indonesia yang berutang di perbankan ternyata tidak terlalu ditanggapi serius oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Bukan tanpa alasan, Sri malah membuat imbauan kepada seluruh perusahaan besar di Indonesia agar tidak mengambil langkah ceroboh dalam menyikapi peringatan dari Moody’s Investors Service.
Menurut Direktur Riset Center of Perform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam, peringatan dari Moody’s Investors Service tersebut cukup beralasan lantaran banyak perusahaan di Indonesia memiliki utang sangat besar di perbankan dunia.
"Jika nantinya perusahaan-perusahaan tersebut gagal membayar utang mereka, maka salah satu dampak terbesar bagi rakyat Indonesia yakni adanya penurunan ekonomi secara drastis hingga negatif atau di bawah normal," ujar Piter kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/10).
Piter menambahkan, jika salah langkah maka kondisi ekonomi Indonesia akan mirip pada tahun 1997 dan 1998.
“Kalau terjadi perusahaan-perusahaan swasta gagal bayar, akan terjadi mirip tahun 1997 1998. Gagal bayar itu akan merambat ke perbankan, NPL naik drastis, perbankan mengalami krisis, investasi terhenti, pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi turun drastis atau bahkan negatif,†paparnya.
Piter menuturkan, kisah kelam tahun 1998 juga menjadi mimpi buruk pemerintah saat ini dalam mengontrol keuangan negara. Piter menyebut Indonesia mengalami krisis multi dimensi.
“Krisis nilai tukar yang merambat menjadi krisis moneter dan perbankan. Selain itu terjadi juga krisis politik,†imbuhnya.
Untuk mencegah hal itu terjadi, lanjut Piter, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani harus segera mengambil kebijakan yang tepat guna menastabilkan ekonomi.
“Pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi lambatnya ekonomi dan mencegah terjadinya pelemahan rupiah yang ekstrim,†pungkasnya.
