Berita

Ilustrasi Ekonomi/Net

Bisnis

Ekonom: Ekonomi Turun Drastis Jika Perusahaan Indonesia Gagal Bayar Utang

RABU, 02 OKTOBER 2019 | 15:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Laporan Moody’s Investors Service tentang adanya risiko gagal bayar dari perseroan di Indonesia yang berutang di perbankan ternyata tidak terlalu ditanggapi serius oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Bukan tanpa alasan, Sri malah membuat imbauan kepada seluruh perusahaan besar di Indonesia agar tidak mengambil langkah ceroboh dalam menyikapi peringatan dari Moody’s Investors Service.

Menurut Direktur Riset Center of Perform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam, peringatan dari Moody’s Investors Service tersebut cukup beralasan lantaran banyak perusahaan di Indonesia memiliki utang sangat besar di perbankan dunia.


"Jika nantinya perusahaan-perusahaan tersebut gagal membayar utang mereka, maka salah satu dampak terbesar bagi rakyat Indonesia yakni adanya penurunan ekonomi secara drastis hingga negatif atau di bawah normal," ujar Piter kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/10).

Piter menambahkan, jika salah langkah maka kondisi ekonomi Indonesia akan mirip pada tahun 1997 dan 1998.

“Kalau terjadi perusahaan-perusahaan swasta gagal bayar, akan terjadi mirip tahun 1997 1998. Gagal bayar itu akan merambat ke perbankan, NPL naik drastis, perbankan mengalami krisis, investasi terhenti, pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi turun drastis atau bahkan negatif,” paparnya.

Piter menuturkan, kisah kelam tahun 1998 juga menjadi mimpi buruk pemerintah saat ini dalam mengontrol keuangan negara. Piter menyebut Indonesia mengalami krisis multi dimensi.

“Krisis nilai tukar yang merambat menjadi krisis moneter dan perbankan. Selain itu terjadi juga krisis politik,” imbuhnya.

Untuk mencegah hal itu terjadi, lanjut Piter, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani harus segera mengambil kebijakan yang tepat guna menastabilkan ekonomi.

“Pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi lambatnya ekonomi dan mencegah terjadinya pelemahan rupiah yang ekstrim,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya