Sulaeman Hamzah: Masyarakat Papua Ingin Pemekaran Tujuh Wilayah Adat

Pemerintah pusat diharap bisa memberikan perhatian khusus dan fokus dalam akar masalah di konflik yang terjadi di Papua.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPR RI terpilih Dapil Papua dari Partai NasDem Sulaeman Hamzah. Menurutnya, akar masalah yang selama ini terjadi di Papua adalah masyarakat Papua ingin adanya pemekaran wilayah baik di Papua maupun di Papua Barat.

“Saat ini orang bicara di permukaan padam di permukaan tapi sebetulnya di bawah masih bergejolak, diharapkan masalah Papua ini aspirasi terakhir memang masyarakat menginginkan harus mekar menjadi mengikuti wilayah adat,” jelas Sulaiman usai pelantikan di Komplek DPR RI, Senayan, Selasa (1/10).

Sulaiman menambahkan,  pemekaran ini menjadikan provinsi yang mengikuti wilayah tujuh adat Papua. Dua di Papua Barat, lima di wilayah Papua. Hal itu guna mengantisipasi terjadinya gesekan antar etnis di bumi Cenderawasih.

“Seperti aspirasi yang pernah disampaikan oleh presiden dan juga yang berkembang selama ini sepanjang saya turun di dapil memang semua menginginkan mekar karena setiap wilayah adat ini kan berbeda-beda," paparnya.

"Dia punya kultur di sana karena itu gesekan terjadi bisa jadi antar kelompok wilayah adat, tadi itu kita harapkan tidak terjadi lagi mesti diikuti maunya masyarakat supaya dimekarkan,” lanjutnya.

Presiden Joko Widodo menyetujui adanya pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat. Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9).

Dalam pertemuan itu, awalnya para tokoh Papua yang hadir meminta agar pemerintah melakukan pemekaran sebanyak lima wilayah di Papua dan Papua Barat.

Jokowi pun menyetujui pemekaran itu. Namun, ia hanya menyetujui dua atau tiga wilayah.
Menurut Sulaiman, pemerintah mau tidak mau harus melakukan pemekaran di Papua untuk menghentikan kerusuhan yang terjadi.

“Untuk jangka panjang mau tidak mau haris dimekarkan,” tutupnya.