Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti kepada seluruh anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Bukan tanpa alasan, berdasarkan catatan lembaga antirasuah sejak 2014 hingga 2019, sedikitnya 24 orang anggota dewan terjerat kasus korupsi.
"Mengingat cukup banyak anggota DPR dan DPRD yang diproses dalam kasus korupsi, KPK berharap hal tersebut menjadi pembelajaran ke depan," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/9).
Febri mengugkapkan, modus operandi para wakil rakyat yang tersandung kasus korupsi kebanyakan menyangkut pembahasan anggaran, hingga proyek atas kebijakan impor dan sebagainya. Karena itu, KPK berharap tindakan koruptif yang merugikan negara dihindari oleh anggota DPR periode baru nanti.
"Semakin sedikit atau bahkan jika memungkinkan tidak ada wakil rakyat yang diproses korupsi, tentu akan lebih baik," tegas Febri.
"Kami sampaikan selamat untuk DPR dan DPD terpilih yang dilantik Oktober ini. Tentu yang terpenting adalah agar tali mandat dari rakyat yang memilih tidak putus saat menjabat," sambungnya.
Setidaknya, ada 575 anggota DPR terpilih yang akan dilantik, 298 lainnya berstatus incumbent.
Berdasarkan catatan KPK, ada puluhan anggota DPR RI dari berbagai partai politik yang terjerat korupsi. Di tahun 2014 ada nama Anas Urbaningrum dan Sutan Bhatoegana yang keduanya berasal dari partai Demokrat.
Kemudian di tahun 2015 ada nama Adriansyah dari PDIP, Muhammad Nazaruddin dari Demokrat, Patrice Rio Capella dari Nasdem, dan Dewi Yasin Limpo dari Hanura,. Tahun 2016 ada nama Damayanti Wisnu Putranti dari PDIP, Budi Supriyanto dari Golkar, Andi Taufan Tiro dari PAN, I Putu Sudiartana dari Demokrat, dan Charles Jones Mesang dari Golkar.
Tahun 2017 tercatat Yudi Widiana Adia dari PKS, Musa Zainudin dari PKB, Miryam S Haryani dari Hanura, Markus Nari dari Golkar, Setya Novanto dari Golkar, dan Aditya Anugraha Moha dari Golkar.
Tahun 2018 ada nama Fayakhun Andriadi, Golkar, Amin Santono dari Demokrat, Eni Maulani Saragih dari Demokrat, dan Taufik Kurniawan PAN. Terbaru di tahun 2019, sejumlah nama besar juga berurusan dengan KPK, yakni M Romahurmuziy dari PPP, Bowo Sidik Pangarso dari Golkar, dan I Nyoman Dhamantra dari PDIP.
