Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politisi PKB yang juga Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, terkait kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji pada proyek di Kementerian PUPR tahun 2016.
Selain Helmy, anggota DPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid dan Fathan Subchi pun turut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada kasus ini. Tiga orang tersebut merupakan orang dekat Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta)," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (30/9).
Sebelumnya, Helmy, Jazilul, dan Fathan pernah dijadwalkan diperiksa oleh penyidik KPK dalam kasus ini pada (15/8) lalu, namun mereka mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Dalam kasus ini, Hong Arta telah berstatus tersangka bersama 11 orang lainnya, yakni Direktur Utama PT WTU, Abdul Khoir; dan sederet Anggota DPR RI periode 2014-2019 yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.
Kemudian pihak swasta, Julia Prasetyarini; ibu rumah tangga Dessy A Edwin; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasionai (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustray; Komisaris PT CMP, So Kok Seng; dan Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021, Rudy Erawan.
Komisi antirasuah menduga Hong Artha secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Diduga yang menerima suap dari Hong Artha yaitu Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar dari Hong Artha.
Atas perbuatannya tersebut, Hong Arta disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.
