Berita

Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang, Andre Rosiade/Net

Politik

Jokowi Tak Berempati Soal Wamena, Ikatan Keluarga Minang: Kami Kecewa, Ucap Bela Sungkawa Saja Tidak

SENIN, 30 SEPTEMBER 2019 | 05:31 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tak sedikit publik menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan menutup mata terkait insiden Wamena, Papua berujung korban Jiwa.

Kebanyakan korban meninggal dari masyarakat pendatang di antaranya dari Suku Minang, Suku Bugis, dan lainnya.

Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang, Andre Rosiade pun menyatakan kekecewaannya kepada presiden.


"Terus terang kami kecewa respons pemerintah sampai saat ini belum ada. Rakyatnya ada puluhan orang meninggal dunia, tetapi beliau (Presiden Jokowi) mengucapkan belasungkawa saja tidak," kata Andre saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/9).

"Malah dia punya waktu mengucapkan bela sungkawa untuk wafatnya Presiden Prancis Jacques Chirac, yang mungkin Jokowi sendiri belum pernah ketemu," sambungnya kecewa.

Andre mengingatkan Presiden Jokowi bahwa ada perintah Konstitusi UUD 1945 yang wajib dilaksanakan, yaitu melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.

"Faktanya di sana yang terbunuh itu mendapat perlakuakn dikampak, dibacok, lalu dibakar. Kami mencatat presiden tidak punya empati sama rakyatnya. Kalau enggak mampu, ya anda mundur saja dari presiden. Ini urusan nyawa," tegasnya.

Andre menjelaskan kondisi warga Minang di sana. Menurutnya, ada sebagian pihak berkeinginan untuk pulang tetapi ada juga yang mau bertahan.

Yang pasti Andre meminta pemerintah untuk segera memulihkan situasi. Pemerintah diminta untuk menjamin keamanan masyarakat yang tinggal di sana. Ia juga menuntut pihak berwenang memberikan bantuan evakuasi kepada masyarakat yang ingin keluar.

"Kirim pasukan untuk memulihkan kepastian keamanan agar situasi kembali kondusif. Kedua, tambah Hercules untuk yang mau keluar dari Wamena agar diberikan akses untuk kemudahan," pungkasnya.  

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya