Gejolak Mahasiswa Berujung Nyawa Adalah Tanggung Jawab Ketua DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai paling bertanggung jawab dalam gejolak demonstrasi hingga menyebabkan dua mahasiswa tewas.

Analis politik dan demokrasi Universitas Islam Indonesia, Geradi Yudhistira mengatakan, insiden memilukan ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi DPR terhadap sejumlah RUU yang berujung penolakan.

"DPR bertanggung jawab secara keseluruhan, aspirasi rakyat itu tanggung jawab DPR. Artinya kalau ada upaya-upaya pelemahan KPK itu memang domain DPR dan pemerintah. Mereka bertanggung jawab atas munculnya banyak demonstrasi," ucap Geradi Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/9).

Baginya, situasi politik yang terjadi saat ini tak bisa lepas dari peran legislatif. Namun demikian, tak bisa dipungkiri aparat kepolisian juga punya tanggung jawab terhadap para korban demo.

Soal tuntutan mahasiswa, ia berpandangan sosok Ketua DPR Bambang Soesatyo harus segera merespons mengingat gejolak tersebut sudah meranbah ke pelajar.

"Ada tuntutan membatalkan UU yang bermasalah, di situ DPR harus men-shutdown itu semua, membatalkan itu semua, termasuk peran pemerintah," terangnya.

Meski pada dasarnya, Geradi tak yakin pembatalan UU bermasalah tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini.

"Karena apa? Karena kemarin ada penangkapan aktivis, Dandhy dan Mas Ananda kan ditangkap," katanya.