DPR Bertanggung Jawab Atas Gelombang Aksi Mahasiswa

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai abai dengan tugas legislasi sehingga sejumlah pembahasan dan pengesahan RUU dikebut di penghujung periode.

Sikap abai itu akhirnya berbuntut pada gelombang aksi mahasiswa yang menolak sejumlah RUU bermasalah. Baik aksi ribuan mahasiswa di DPR, maupun di daerah-daerah.

Begitu kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (27/9).

“Legislasi diabaikan. Efeknya, DPR ngejar target di akhir jabatan," katanya.

Adi menyayangkan DPR yang fokus pada kerja pengawasan eksekutif dan abai pada kerja legislatif dalam membuat UU. Sehingga produk legislasi DPR saat ini menuai banyak masalah dan para dewan harus bertanggung jawab atas pengabaian itu.

Pasalnya, pengabaian menjadi akar dari gelombang aksi mahasiswa yang menyebut sejumlah RUU yang dibahas DPR bermasalah.

"Ini tanggung jawab semua anggota DPR," katanya.

Kendati begitu, Adi menilai telat apabila DPR periode sekarang mencoba membenahi kerja-kerja legislatif. Sebab, usia amanah Bambang Soesatyo cs tinggal menghitung hari.

"Sudah telat DPR bersikap sekarang. Karena umur kinerja DPR lama tinggal menghitung hari. Ini buat bahan evaluasi DPR periode mendatang saja,” demikian Adi.