Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Ini Isi Percakapan Trump Dengan Presiden Ukraina Yang Picu Upaya Pemakzulan

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019 | 08:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rincian percakapan telepon yang dia lakukan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada bulan Juli lalu.

Percakapan teleopon itu memicu penyelidikan pemakzulan terhadapnya. Demokrat menuduh Trump menggunakan kesempatan itu untuk menekan untuk menyelidiki klaim korupsi yang melibatkan perusahaan milik putra mantan wakil presiden Joe Biden, Hunter.

Demokrat menuduh Trump mencari bantuan asing untuk mengotori saingan. Biden sendiri merupakan kandidat rival terkuat Trump dalam pemilu 2020 mendatang.


Di bawah konstitusi Amerika Serikat, seorang presiden dapat dihukum karena melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya. Hal tersebut dapat mengarah pada pemakzulannya.

Dalam catatan penggilan telepon yang dirilis Gedung Putih pada Kamis (25/9), disebutkan bahwa Trump membahas dengan Zelensky soal pemecatan jaksa pada 2016, Viktor Shokin.

"Saya mendengar Anda memiliki seorang jaksa yang sangat baik dan dia dipecat dan itu benar-benar tidak adil," kata Trump dalam cacatan tersebut.

"Banyak orang membicarakan hal itu, cara mereka membungkam jaksa penuntutmu yang sangat baik dan kau melibatkan beberapa orang yang sangat jahat," sambungnya seperti dimuat BBC

Disebutkan juga ada pembahasan soal Hunter dalam percakapan tersebut.

"Hal lain, ada banyak pembicaraan tentang putra Biden, bahwa Biden menghentikan penuntutan (pada putranya) dan banyak orang ingin mengetahui tentang hal itu sehingga apa pun yang dapat Anda lakukan dengan jaksa agung (Amerika Serikat) akan menjadi besar," sambungnya.

Pada bulan yang sama, Trump membekukan bantuan militer ke Ukraina. Tetapi dia bersikeras bahwa hal tersebut tidak digunakan untuk menekan pemerintah baru di Kiev.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya