Berita

Boeing masih belum tahu kapan seri 737 Max bisa kembali terbang/Net

Dunia

Perihal Izin Terbang Boeing 737 MAX, FAA: Terserah Masing-masing Negara

RABU, 25 SEPTEMBER 2019 | 11:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Boeing digantung. Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) masih belum bisa memberi kepastian waktu kapan Boeing 737 MAX bisa kembali terbang. Lebih lanjut, FAA justru mengembalikan hal tersebut kepada masing-masing negara.

"Prioritas pertama kami adalah keselamatan dan kami belum menetapkan jangka waktu kapan pekerjaan ini akan selesai. Setiap pemerintah akan membuat keputusan sendiri untuk memutuskan kapan pesawat kembali berdasarkan penilaian keselamatan menyeluruh," ungkap FAA, Senin (23/9), seperti yang dilansir oleh Channel News Asia.

Keputusan untuk mengembalikan kebijakan kepada masing-masing negara tersebut FAA sampaikan setelah melakukan pertemuan dengan panel regulator internasional di Kanada. Keputusan ini cukup mengherankan, mengingat FAA dipandang sebagai badan regulator pertama yang bertindak dalam kasus 737 MAX.


Namun, jika dilihat kembali keputusan tersebut sangat mungkin diambil karena setiap negara memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan kembalinya 737 MAX.

Sebelumnya, Administrator FAA, Steve Dickson mengatakan akan menerbangkan kembali secara pribadi 737 MAX untuk menguji hasil perbaikan pesawat. FAA sendiri sebelumnya juga cukup yakin 737 MAX dapat kembali terbang dalam waktu dekat.

Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa punya pandangan lain. Menurut badan regulator terkemuka tersebut, 737 MAX masih perlu dievaluasi. Selain pesawat, pilot pun harus mendapatkan pelatihan simulator.

Sementara itu, pihak Boeing masih berharap 737 MAX dapat kembali terbang pada akhir tahun ini.  Untuk kemudian kembali beroperasi pada awal 2020.

Diketahui, Boeing 737 MAX di-grounded sejak Maret 2018. Menyusul dua kecelakaan maut yang menewaskan 346 orang di Indonesia dan Ethiopia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya