Berita

Diskusi soal Gus Dur dan Papua/RMOL

Pertahanan

Pendekatan Kemanusiaan Ala Gus Dur Bisa Selesaikan Masalah Di Papua

RABU, 25 SEPTEMBER 2019 | 04:05 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Pentingnya membangun dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tanah Papua selama ini perlu diperhatikan.

Sebab dialog merupakan cara damai untuk mencari solusi bersama persoalan yang dihadapi oleh Papua baik terkait soal pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Wasekjen KPP-PRD Rudi Hartono mengaku pihaknya mendorong hal paling mendasar yakni dialog seluas-luasnya untuk memperbaiki masalah Papua.


Bagi PRD, kata dia, menyelesaikan masalah di Papua adalah dengan cara merubah cara pandang yang salah selama orde baru hingga saat ini.

"Selesaikan masalah Papua adalah dengan mengubah cara pandang yang salah selama orde baru hingga saat ini. Kami berbicara dengan konsep dewan rakyat Papua, karena ini salah satu persoalan politik, karena orang Papua tidak memiliki ruang politiknya," ungkap Rudi.

Hal itu mengemuka saat diskusi publik bertema "Gus Dur Resolusi dan Penyelesaian Papua" di Studio Sang Akar Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).

Dikatakannya, nantinya Dewan Rakyat Papua dianggap bisa mengubah kehidupan rakyat Papua agar lebih dihormati lagi di negerinya sendiri.

"Nantinya bisa mengubah rakyat Papua tidak lagi dianggap sebagai anak tiri di dalam rumah Indonesia," ucapnya.

Dijelaskannya, pihaknya akan mengadopsi sebuah gagasan yaitu nasionalisme teritorial yaitu hanya melihat Indonesia hanya dari wilayah. Cara pandang seperti ini harus diubah, jika tidak diubah dalam konteks Papua negara tidak akan serius dalam membangun kehidupan manusia di Papua.

"Bagi kami apa yang bisa kita ambil dari Gus Dur bahwa pendekatan kemanusiaan, atau dialog pendekatan hati itu justru itu lebih menyentuh orang-orang Papua," jelasnya.

PRD, kata dia, akan mendorong dialog yang seluas-luasnya dengan melibatkan semua masyarakat, serta organisasi lainya, serta pemuka agama.

Konsep yang ditawarkannya adalah untuk membangun partisipasi masyarakat, ada banyak persoalan di Papua bertumpuk-tumpuk tetapi masyarakat Papua tidak memilki tempat menyimpan aspirasinya.

"Basis Masyarakat Papua adalah suku-suku, kenapa mereka tidak di hadirkan dalam politik?," tambahnya.

Sementara itu, Calon Bupati Raja Ampat Charles Imbir berharap persoalan Papua bisa segera dituntaskan dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah

"Jokowi harus membangun dialog di Papua. Di Solo bisa kenapa Papua tidak," terangnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya